MATA INDONESIA, JAKARTA – Gubernur Papua Lukas Enembe berencana memulangkan seluruh mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di dalam maupun negeri. Hal tersebut kemudian direspon oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dana transfer yang cukup bagi Pemerintah Provinsi Papua.
“Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa turun, duitnya banyak kok. Yang ini aja di Bank Papua masih ada Rp 12 triliun di perbankan, masa beasiswanya tidak dibayarkan?” ujarnya, Jumat 26 November 2021.
Berdasarkan catatannya, simpanan Pemprov Papua di bank masih ada lebih dari Rp10 triliun. Sementara simpanan Pemprov Papua Barat sekitar Rp5 triliun.
Selain dari simpanan yang masih cukup banyak, bendahara negara mengatakan pemerintah pusat sejatinya masih terus memberikan dana transfer ke daerah. Khusus untuk Pemprov Papua, total dana transfer ke daerah dari pusat mencapai Rp42,47 triliun pada 2021.
Terdiri dari dana untuk infrastruktur khusus Rp2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp5,29 triliun, dana desa Rp5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp2,91 triliun.
Dari alokasi ini, realisasi penggunaan dana mencapai 54,47 persen atau Rp26,67 triliun dari pagu. “Di 2022 yang tadi katanya (dananya) turun, ternyata naik. Total di 2021 itu Rp42,47 triliun, di 2022 Rp43,38 triliun,” ucapnya.
Rinciannya, dana untuk infrastruktur khusus Rp2,4 triliun, DAK Rp5,78 triliun, dana desa Rp4,8 triliun, DID Rp30 miliar, DAK Rp6,67 trilun, DAU Rp20,5 triliun, dan DBH Rp3,3 triliun.
Di sisi lain, Ani turut membagi kiat pengelolaan keuangan bagi Pemprov Papua. Caranya, perlu ada penggunaan standar akuntansi yang baik, penggunaan dana diawasi dengan ketat, hingga penggunaan dana disusun dalam laporan yang akuntabel dan transparan.
“Sehingga masyarakat tahu, ‘Oh dananya dipakai berapa?’ seperti itu,” katanya.
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa juga meminta Gubernur Papua agar mempertimbangkan rencana untuk memulangkan mahasiswa Papua yang studi di dalam dan luar negeri yang dibiayai dari Dana Otsus.
“Kami dengan tegas menyampaikan kepada pihak Eksekutif bahwa dengan adanya statement Pemerintah Provinsi Papua beberapa waktu lalu yang rencana memulangkan mahasiswa Papua baik yang study di luar dan dalam negeri yang dibiayai dengan dana Otsus agar dipertimbangkan kembali karena dengan pernyataan ini semua pihak merasa resah terutama para mahasiswa dan pihak orang tua,” ujarnya, baru-baru ini.
Apalagi, ungkap Kadepa, mahasiswa Papua yang memilih pulang ke Papua atau Exsodus 2019 paska Rasisme di Surabaya sampai saat ini kami belum tangani baik.
“Masa depan Papua akan kemana jika generasi muda tidak diperhatikan?,” katanya.
Sebelumnya, wacana pemulangan para mahasiswa ini digaungkan oleh Lukas Enembe.
“Anak-anak yang kita kirim beasiswa tahun depan semua harus pulang, karena tidak ada beasiswa. Tahun ini diberhentikan semua atau kami akan menyurat kepada orang tua untuk pulangkan mereka,” katanya, Sabtu 20 Nopemver 2021.
Alasan Gubernur Lukas Enembe akan memulangkan para mahasiwa yang mendapat beasiswa Otsus tersebut, lantaran Pemerintah Papua kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, yang dinilai mengambil alih kewenangan Pemerintah Papua dalam hal pembagian penerimaan dana Otsus sebagaimana termuat dalam UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
“UU Nomor 2 Tahun 2021 membuat kita tidak ada kewenangan, semua pusat yang atur,” ujarnya.