Otsus Jilid II dan Rencana Pemekaran Wilayah, Upaya Pemerintah untuk Majukan Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Kelanjutan program Otonomi Khusus (Otsus) jilid II dan rencana pemekaran wilayah menjadi bukti perhatian pemerintah untuk masyarakat di Tanah Papua. Untuk itu, perlu didukung agar bisa mendatangkan kemajuan bagi Papua. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid.

Ia pun mengajak warga yang ada di ujung timur Indonesia itu untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di segala bidang.

“Pemerintah pusat sangat memperhatikan kemajuan untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih, sehingga hal itu patut untuk didukung,” ujarnya, dikutip Kamis 21 Oktober 2021.

Menurutnya, sudah banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah di Papua seperti pemberian Otsus, pembangunan infrastruktur, bantuan di sektor Kesehatan dan pendidikan hingga wacana pemekaran daerah otonom baru (DOB).

“Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan dan maju seperti daerah lain di Indonesia,” katanya.

Ia juga berharap keberpihakan pemerintah terhadap orang asli Papua (OAP) dalam berbagai bidang pekerjaan mendapatkan porsi yang tepat.

“Terutama kaum muda sebagai generasi emas harus diberikan perhatian dan mereka harus memanfaatkan kesempatan emas yang ada saat ini. Sekolahlah yang tinggi untuk meraih cita-cita,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini