Hari Anak Perempuan Internasional Minta Akses Internet yang Sama Karena Wanita Bisa Jadi Pemimpin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk menghindari diskriminasi terhadap anak perempuan terutama perkawinan dini, United Nation (UN) Women membangun kesadaran masyarakat dunia dengan menciptakan “Hari Anak Perempuan Internasional (International Day of Girl Child)” yang setiap 11 Oktober.

Tahun ini mereka menuntut kesamaan akses internet, karena perempuan juga bisa jadi pemimpin.

Tahun ini temanya adalah ‘Generasi digital. Generasi kita.’ “Bersama-sama, kami menyerukan akses yang sama ke internet dan perangkat digital untuk anak perempuan dan investasi yang ditargetkan untuk memfasilitasi peluang bagi anak perempuan untuk mengakses, menggunakan, memimpin, dan merancang teknologi dengan aman dan bermakna,” demikian pernyataan UN Woman yang dikutip 11 Oktober 2021.

Inklusi dan literasi digital membuka jalan baru untuk belajar, menghasilkan, dan memimpin bagi anak perempuan, terutama selama pandemi Covid-19.

UN Woman menyatakan pandemi ini juga memperdalam kesenjangan gender seputar konektivitas dan keamanan online, dengan anak perempuan menghadapi hambatan ekonomi dan sosial terhadap internet dan perangkat mengakses.

Awal tahun ini, Forum Kesetaraan Generasi menetapkan teknologi dan inovasi sebagai prioritas dalam percakapan global tentang kesetaraan gender.

Para pemimpin dari masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta, dan gerakan pemuda membuat komitmen untuk membangun masyarakat digital yang lebih inklusif melalui pemberian kesempatan yang adil kepada anak perempuan

Mereka juga diharapkan berinvestasi dalam teknologi feminis, dan menempatkan anak perempuan dan perempuan muda sebagai pusat perancangan dan solusi pembelajaran untuk dunia digital.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini