OMG, AS Terancam Kehabisan Uang Kas!

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen melaporkan bahwa AS terancam kehabisan uang kas pada 18 Oktober. Pernyataan ini ia utarakan menjelang sidang kongres bersama dengan ketua Federal Reserve, Jay Powell.

“Pada saat itu, kami berharap Departemen Keuangan akan memiliki sumber daya yang sangat terbatas yang akan habis dengan cepat. Tidak pasti apakah kita dapat terus memenuhi semua komitmen bangsa setelah tanggal itu,” kata Janet Yellen, melansir Irish Times.

“Kami tahu dari kebuntuan batas utang sebelumnya bahwa menunggu hingga menit terakhir dapat menyebabkan kerugian serius bagi bisnis dan kepercayaan konsumen, meningkatkan biaya pinjaman bagi pembayar pajak, dan berdampak negatif terhadap peringkat kredit Amerika Serikat untuk tahun-tahun mendatang,” sambungnya.

“Kegagalan untuk bertindak segera juga dapat mengakibatkan gangguan substansial pada pasar keuangan, karena ketidakpastian yang meningkat dapat memperburuk volatilitas dan mengikis kepercayaan investor,” sambungnya.

Ia mengatakan bahwa Kongres harus menaikkan batas utang atau mengambil risiko, yakni bencana bagi perekonomian dan krisis keuangan. Yellen juga memperingatkan bahwa kelayakan kredit AS akan dikompromikan.

Yellen menambahkan dalam sambutannya kepada anggota parlemen bahwa dia optimis tentang lintasan jangka menengah ekonomi dan mengharapkan kembalinya pekerjaan penuh pada 2022.

Meskipun demikian, dia memperingatkan risiko lanjutan yang ditimbulkan oleh varian Delta, yang telah meredam sentimen konsumen dan membatasi aktivitas bisnis di Negeri Paman Sam.

“Kami berada di tengah pemulihan yang rapuh tetapi cepat dari resesi yang disebabkan oleh pandemi,” kata Yellen.

“Sementara ekonomi kita terus berkembang dan mendapatkan kembali sebagian besar pekerjaan yang hilang selama tahun 2020, tantangan signifikan dari varian Delta terus menekan kecepatan pemulihan dan menghadirkan hambatan substansial bagi ekonomi yang dinamis,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini