Oleh: Samantha Rozak *)
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian utama dalam perjalanan pembangunan nasional Indonesia. Upaya mewujudkan Nusantara sebagai kota berkelanjutan dan inklusif tercermin dari berbagai langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke IKN pada November 2024, sejumlah aspek penting dalam pembangunan ini kembali ditekankan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan transparansi dan tata kelola yang baik.
Kehadiran rombongan BPK di kawasan inti IKN, termasuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), memberikan kesempatan untuk meninjau langsung progres pembangunan fisik dan administratif. Rombongan ini dipimpin oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, yang menyampaikan apresiasi atas upaya Otorita IKN dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dalam tinjauan lapangan, BPK mengamati fasilitas seperti Rusun ASN, Plaza Seremoni, dan Embung MBH, yang dirancang sebagai bagian dari ekosistem kota berkelanjutan.
Proses pembangunan di IKN tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada konsep yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Kepala Otorita IKN, M. Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa konsep pembangunan Nusantara mengedepankan keseimbangan antara infrastruktur modern dan pelestarian alam. Hal ini terlihat jelas pada desain hunian seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM), yang dibangun dengan konsep forest city. Hunian-hunian ini dirancang untuk selaras dengan kontur topografi kawasan, mencerminkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan.
Dengan total 36 unit RTJM yang hampir rampung, proyek ini memperlihatkan bagaimana pemerintah merancang fasilitas untuk mendukung mobilitas dan produktivitas para pejabat negara. Desainnya menggabungkan elemen modern dengan keberlanjutan, di mana setiap rumah memiliki luas bangunan 736 meter persegi dan berdiri di atas lahan yang cukup luas, yaitu antara 1.200 hingga 1.500 meter persegi. Rumah ini tidak hanya sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol transformasi Nusantara menjadi kota masa depan yang ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa setiap tahap pembangunan di IKN dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas. Dalam diskusi antara Otorita IKN dan BPK, disepakati pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Akhsanul Khaq menekankan bahwa trajektori pembangunan yang sudah berada di jalur yang benar harus terus dipertahankan. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai contoh tata kelola yang baik di level nasional.
Proyek IKN juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Dengan membangun fasilitas seperti Taman Kusuma Bangsa dan Plaza Seremoni, pemerintah menciptakan ruang publik yang nyaman, di mana warga dan pengunjung dapat berinteraksi dalam suasana yang nyaman dan asri. Langkah ini sejalan dengan visi menjadikan Nusantara sebagai kota yang inklusif, di mana semua pihak, termasuk masyarakat lokal, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. Proyek ini tidak hanya berfokus pada manfaat bagi pejabat negara, tetapi juga membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.
Penting untuk dicatat bahwa pembangunan di IKN melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, yang memberikan kontribusi besar dalam menghadirkan fasilitas berkualitas tinggi. Misalnya, pembangunan Swissotel Nusantara, yang menjadi tempat rombongan BPK bermalam, adalah contoh nyata bagaimana sektor swasta turut mendukung keberhasilan proyek ini. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini menjadi landasan kuat untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana.
Dalam setiap langkah pembangunan, pemerintah melakukan pendekatan yang terencana dan holistik. Peninjauan oleh BPK, misalnya, menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang bagi pengawasan dan evaluasi independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai oleh dana publik tidak hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga memberikan dampak maksimal bagi masyarakat luas. Kepala Otorita IKN juga menekankan bahwa laporan dan rencana kerja yang disampaikan kepada BPK dirancang untuk memberikan gambaran besar tentang arah pembangunan Nusantara. Dengan demikian, transparansi menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Pembangunan IKN juga berfungsi sebagai katalisator untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya. Pemerintah memanfaatkan teknologi dan desain modern untuk memastikan bahwa kota ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga tahan terhadap tantangan masa depan, termasuk perubahan iklim. Setiap elemen, dari tata kelola keuangan hingga desain infrastruktur, dirancang untuk mencerminkan visi jangka panjang pemerintah. Hal ini memberikan harapan bahwa Nusantara akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pembangunan di IKN merupakan representasi nyata dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat, kolaborasi antar lembaga, dan konsep desain yang inklusif, Nusantara menjadi simbol keberhasilan pembangunan yang berpijak pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi. Proyek ini tidak hanya sekadar membangun kota baru, tetapi juga menciptakan warisan yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, dukungan semua pihak menjadi kunci untuk memastikan bahwa Nusantara benar-benar menjadi ibu kota masa depan Indonesia.
*) Pakar Tata Kota dari Pancasila Madani Institute