Ditemukan Botol yang Terkontaminasi, Jepang Tangguhkan Vaksin Moderna

Baca Juga

MATA INDONESIA, TOKYO – Pemerintah Jepang menangguhkan 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 Moderna. Keputusan ini diambil setelah sepekan distributor domestis menerima laporan adanya kontaminan di beberapa botol.

Baik Jepang maupun Moderna mengatakan bahwa tidak ada masalah terkait keamanan atau kemanjuran yang telah diidentifikasi dan penangguhan tersebut hanya sebagai tindakan pencegahan.

Akan tetapi, keputusan itu mendorong beberapa perusahaan di Negeri Tirai Bambu terpaksa membatalkan vaksinasi terhadap para pekerja mereka yang direncanakan pada Kamis (26/8).

“Moderna mengonfirmasi telah diberitahu tentang kasus partikel yang terlihat dalam botol produk obat dari vaksin Covid-19-nya,” kata pembuat vaksin AS dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa lot tersebut dipertanyakan dan dua lot yang berdekatan ditahan, melansir Reuters.

“Perusahaan sedang menyelidiki laporan dan tetap berkomitmen untuk bekerja secepatnya dengan mitranya, Takeda, dan regulator untuk mengatasi hal ini,” tambahnya, merujuk pada Takeda Pharmaceutical (4502.T) Jepang, yang mendistribusikan vaksin di negara tersebut.

Seorang pejabat Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan bahwa Takeda pertama kali mengetahui tentang botol yang terkontaminasi pada 16 Agustus dan melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah pada Rabu (25/8).

Penundaan tersebut dikarenakan Takeda membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi mengenai botol mana yang terkontaminasi dan di mana mereka berada di negara itu, kata pejabat tersebut.

Moderna mengatakan kontaminasi bisa disebabkan oleh masalah manufaktur di salah satu jalur produksi di lokasi manufaktur kontraknya di Spanyol.

Perusahaan farmasi Spanyol Rovi (ROVI.MC), yang membotolkan atau mengisi dan menyelesaikan vaksin Moderna untuk pasar selain di Amerika Serikat, mengatakan sedang menyelidiki kemungkinan kontaminasi dosis Moderna dan masalahnya tampaknya terbatas pada beberapa batch yang terikat untuk Jepang.

Penangguhan tersebut merupakan kemunduran baru bagi Moderna, yang mitranya mengalami penundaan produksi bulan lalu sekaligus mengganggu pasokan ke negara-negara lain, termasuk Korea Selatan.

Negeri Ginseng, yang mengimpor vaksin Moderna dari lokasi produksi di Amerika Serikat dan Spanyol, mengatakan lot vaksin yang memiliki masalah kontaminasi tidak dikirim ke negara itu.

Kementerian pertahanan Jepang, yang mengoperasikan situs vaksinasi massal di Osaka, mengatakan vaksinasi dari tempat yang dimaksud – yang berisi 565.400 dosis, telah digunakan di prefektur barat antara 6 Agustus dan 20 Agustus, tetapi tidak disebutkan berapa banyak orang yang terkontaminasi.

Meskipun beberapa perusahaan membatalkan vaksinasi yang direncanakan, Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan rencana inokulasi negara itu akan sedikit terpengaruh oleh masalah ini.

Sehari sebelumnya, dia mengatakan sekitar 60 persen warga Jepang akan divaksinasi penuh pada akhir September dan negara itu memiliki cukup vaksin untuk memberikan dosis booster.

Keputusan untuk menangguhkan penggunaan vaksin Moderna datang bertepatan dengan kritik terhadap kampanye vaksin yang dinilai lambat. PM Suga saat ini menghadapi tantangan dalam perlombaan kepemimpinan partai dan peringkat persetujuannya telah turun di bawah 30 persen.

Jepang sedang berjuang melawan gelombang infeksi terburuknya, didorong oleh varian Delta, dengan infeksi harian baru melebihi 25 ribu untuk pertama kalinya di bulan ini. Jepang telah menginokulasi sebanyak 54 persen populasinya dengan setidaknya satu dosis dan 43 persen divaksinasi penuh.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini