Kritikan BEM UI dan BEM KM UGM Cenderung Mengarah ke Politik Praktis

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gajah Mada (BEM KM UGM) baru-baru ini membuat postingan berisi kritikan kepada Presiden Joko Widodo.

BEM UI mengkritik Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual. Sementara, BEM KM UGM menyindir Jokowi sebagai presiden orde (paling) baru atau seolah-olah menyamakan pemerintahan Jokowi mirip era Soeharto.

Hal ini mendapat tanggapan dari Komunikolog Emrus Sihombing. Ia menilai pernyataan para mahasiswa tersebut tidak obyektif dan tak disertai solusi kepada pemerintah.

“Cenderung mengarah ke politik praktis. Sekalipun, politik praktis belum tentu salah,” ujarnya, Senin 28 Juni 2021.

Emrus juga menilai gagasan para mahasiswa tersebut tak lengkap. Ia pun menyarankan agar apabila ingin menganalisis kebijakan seorang presiden atau pejabat, seharusnya tidak memandang dari satu sisi saja.

Ia pun menilai BEM UI hanya mengemukakan kritikan saja kepada Jokowi. Sedangkan keberhasilan Jokowi selama ini malah tidak disampaikan.

“Mestinya disajikan juga keberhasilan-keberhasilan Jokowi. Jadi, publik melihatnya secara utuh. Kita harus akui banyak keberhasilan Jokowi. Misalnya, BBM satu harga di Papua dengan daerah lain, terus pembangunan-pembangunan lainnya,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini