MATA INDONESIA, JAYAPURA – Masyarakat jangan terprovokasi dalam isu kasus pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, karena itu merupakan ajang adu domba untuk mengganggu jalannya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.
“Jangan mau terprovokasi dengan kepentingan segelintir orang sehingga kerukunan hidup yang telah terjaga jadi hancur dalam sekejap,” ujar tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay di Jayapura, Sabtu 26 Juni 2021.
Menurut Ali, pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua sejatinya untuk membantu pelayanan pemerintahan sementara, bukan selamanya.
Terlebih alasan pengangkatan Sekda Dance Yulian Flassy atas kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe yang sementara menjalani perawatan akibat sakit di Singapura.
Dia menegaskan, elite politik Papua jangan mempolitisasi keadaan ini. Sebab, masih banyak agenda penting yang harus diseriusi selain PON XX sehingga situasi keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) harus dijaga baik.
Plh itu menjalankan fungsi gubernur hanya selama pejabat petahan berhalangan sementara atau sedang menjalani tahanan.
Kepada aparat keamanan, Kabiay berharap lebih sigap menyikapi situasi. Dengan begitu, persoalan jabatan yang dipolemikkan tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan pembangunan di tanah Papua.
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe merasa keberatan dengan penunjukkan Plh Gubernur dan meminta Presiden Jokowi untuk mencabutnya.
Penunjukan Plh Gubernur itu dilakukan melalui surat Kementerian Dalam Negeri karena Lukas Enembe sedang berobat di Singapura.