Pemerintah Pilih PPKM Mikro yang Dipertajam Atasi Lonjakan Covid19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid19, Presiden Jokowi tetap meminta pemerintah daerah menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang lebih dipertajam dengan mengarah pada perubahan perilaku berdisplin dengan protokol kesehatan.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam keterangan pers virtualnya pada Rabu 23 Juni 2021 sore.

“PPKM Mikro dan lockdown esensinya sama yaitu membatasi kegiatan manusia sehingga tidak perlu dipertentangkan. Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid19 hingga ke tingkat desa dan komunitas,” ujar Jokowi.

Jika PPKM mikro diterapkan dengan ketat, angka penularan Covid19 diyakini Jokowi akan menurun dan wabah bisa dikendalikan.

Masalahnya PPKM Mikro belum diterapkan menyeluruh dan masih dilakukan sporadis di beberapa tempat.

Maka, Presiden minta kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM Mikro dengan mengoptimalkan posko-posko Satgas Covid19 di tingkat desa atau kelurahan.

Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar berdisiplin menegakkan protokol kesehatan karena menjadi kunci yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menyuci tangan.

Jokowi mengajak kita semua untuk berdisiplin yang kuat untuk menghadapi wabah Covid19 ini.

Presiden juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan hal sederhana yaitu, tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak.

Dia mengingatkan semua orang harus memiliki peran yang sama dalam mengatasi pandemi ini tanpa terkecual

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Membuka Ruang Aspirasi, Mahasiswa Papua Harus Utamakan Dialog dan Menjaga Persatuan

Oleh: Samuel Wenda*Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik melalui berbagai program pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Dalam proses tersebut, pemerintahmenunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kolaborasi menjadi modal penting dalammemastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuatpersatuan di Tanah Papua.Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab menjadi masukan yang berharga bagi penyempurnaan berbagai kebijakanpembangunan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga-lembaga negara yang bersedia menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah terusmemperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka.Komitmen tersebut tercermin dari sikap Anggota DPR Papua sekaligus tokoh intelektual, tokohadat Port Numbay, dan tokoh agama, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini