Kebijakan Reformasi Pasar Modal Buka Peluang Arus Modal Asing Lebih Besar

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi pasar modal guna meningkatkan transparansi, integritas, dan daya saing pasar Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, saat menanggapi hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026. Menurutnya, hasil penilaian tersebut menunjukkan mayoritas aspek aksesibilitas pasar Indonesia tetap terjaga.

“OJK mencermati hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang menunjukkan bahwa secara umum mayoritas aspek aksesibilitas pasar Indonesia tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun juga terdapat sejumlah catatan yang menjadi arah perbaikan pasar modal ke depan,” ujar Hasan.

Hasil asesmen MSCI menunjukkan bahwa dari 18 kriteria penilaian, sebanyak 10 kriteria memperoleh kategori tertinggi atau “++”, enam kriteria mendapat nilai “+”, dan dua kriteria masih memperoleh penilaian negatif yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu catatan yang menjadi sorotan adalah aspek Information Flow.

Menanggapi hal tersebut, Hasan menegaskan bahwa masukan MSCI akan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan pasar modal nasional.

OJK bersama Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan seluruh pelaku industri terus menjalankan reformasi struktural.

Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas data kepemilikan saham, penguatan keterbukaan informasi, pengembangan pelaporan beneficial ownership, serta peningkatan kapasitas pengawasan perdagangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan keputusan MSCI yang mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Markets mencerminkan kepercayaan investor global terhadap perekonomian nasional.

“Kami juga mencatat pengakuan MSCI atas berbagai langkah reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan. Adapun sejumlah area yang masih menjadi perhatian merupakan bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan akan terus kami tindak lanjuti bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Friderica.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai hasil MSCI 2026 menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi pasar modal.

“Indonesia yang tetap berstatus Emerging Market menunjukkan fundamental ekonomi nasional dan aksesibilitas pasar Indonesia tetap kuat. Fokus kami adalah memastikan setiap agenda reformasi tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten sehingga memberi dampak nyata terhadap transparansi, integritas pasar, dan kepercayaan investor,” kata Airlangga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Membuka Ruang Aspirasi, Mahasiswa Papua Harus Utamakan Dialog dan Menjaga Persatuan

Oleh: Samuel Wenda*Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik melalui berbagai program pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Dalam proses tersebut, pemerintahmenunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kolaborasi menjadi modal penting dalammemastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuatpersatuan di Tanah Papua.Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab menjadi masukan yang berharga bagi penyempurnaan berbagai kebijakanpembangunan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga-lembaga negara yang bersedia menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah terusmemperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka.Komitmen tersebut tercermin dari sikap Anggota DPR Papua sekaligus tokoh intelektual, tokohadat Port Numbay, dan tokoh agama, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini