Tenang, Tahun Depan Jemaah yang Batal Haji Sejak 2020 Diprioritaskan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah bakal menjadikan jemaah yang batal berangkat haji sejak 2020 sebagai prioritas dalam pemberangkatan tahun 2022 mendatang.

Sebelumnya, pemerintah sudah dipastikan tak memberangkatkan jemaah asal Indonesia tahun 2021 ini, yang menjadi pembatalan kedua sejak pandemi Covid-19 berkecamuk sejak tahun lalu.

“Mestinya mereka yang berangkat tahun lalu itu sekarang juga tertunda dan mereka lah yang akan diprioritaskan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah diperbolehkan,” kata Muhadjir, Minggu 6 Juni 2021.

Ia mengatakan, bukan hanya pandemi corona saja yang menjadi alasan pemerintah RI membatalkan haji tahun ini. Namun, Arab Saudi juga belum memberikan kejelasan perihal penyelenggaraan haji.

“Sehingga kita hitung-hitung waktunya sudah tidak mungkin untuk membuat perencanaan yang cermat mengingat ini menyangkut 220.000 jemaah. Jadi tidak main-main,” ujar Muhadjir.

Mengenai dana haji, Muhadjir memastikan aman. Dia menegaskan, dana haji tidak akan diinvestasikan ke sektor lain, seperti infrastruktur.

“Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment, semua masih berupa surat-surat berharga investasinya dan juga disimpan di Bank Syariah sesuai dengan standar tabungan haji,” kata dia.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG Dikawal Para Ahli, Masa Depan Gizi Anak Makin Terjamin

Oleh: Alexander Royce*)Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu kebijakan strategispemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengahberbagai tantangan pembangunan, mulai dari stunting, kesenjangan akses panganbergizi, hingga kebutuhan peningkatan kualitas generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, kehadiran MBG menunjukkan komitmen negara untuk memastikan setiap anakIndonesia mendapatkan hak yang sama atas asupan gizi yang berkualitas. Pemerintahterus memperkuat tata kelola dan pengawasannya dengan melibatkan para ahli gizi, tenaga kesehatan, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan agar manfaatnya semakin optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap MBG juga datang dari kalangan akademisi dan praktisi gizi. Ahli Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB Departemen Gizi, Lesda Lybaws, menilai program MBG merupakan langkah yang efektif untuk memutus rantai stunting...
- Advertisement -

Baca berita yang ini