MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah dipastikan tidak akan melakukan penegakkan hukum yang eksesif saat menghentikan aktivitas brutal dan keji Kelompok Separatis Papua (KSP) sehingga tidak akan berdampak negatif pada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan pers yang diterima Mata Indonesia News, Jumat 30 April 2021.
“Kami mengharapkan agar organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan gereja tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa dalam melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat sesuai hukum yang berlaku,” ujar Jaleswari.
Pemerintah segera melakukan penegakkan hukum terhadap KSP yang belakangan sudah melakukan tindakan keji dengan menembak guru honorer hingga siswa SMA tak berdosa.
KSP justru mengharapkan masyarakat bisa bekerja sama memantau penegakkan hukum yang dilakukan nanti agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
Hal tersebut harus dilakukan sehingga harapan terciptanya Provinsi Papua yang damai dan sejahtera bisa terwujud.
KSP juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, memperhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM untuk memulihkan keamanan di Papua.
Ditegaskannya, bahwa pemulihan keamanan serta menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini adalah kepentingan utama Pemerintahan Jokowi di Papua.
