Tentara Bayaran Sudah Ada dari Zaman Firaun Ramses II

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Di masa sekarang, keberadaan tentara bayaran dibutuhkan bagi orang, lembaga atau pemerintahan. Keberadaan mereka yang kerap hadir di berbagai medan perang untuk menyabung nyawa demi uang ternyata sudah ada sejak zaman dulu.

Mungkin lebih tua dari catatan yang bisa dirujuk, keberadaan tentara bayaran mulai dikenal di Mesir sekitar tahun 1200-an SM. Raja Mesir, Firaun Ramses II adalah penguasa pertama yang menggunakan jasa tentara bayaran untuk mengalahkan musuhnya.

Saat itu, Ramses II merekrut pasukan bayaran ini dari sejumlah suku yang terlatih dalam memainkan pedang dan tombak. Firaun Ramses II membutuhkan mereka untuk menginvasi daerah Hittite yang diperintah Raja Mawatalis.

Keduanya bertemu dalam Pertempuran Kadesh (Battle of Kadesh) pada 1294 SM. Chariot (kereta perang) dan pasukan berkuda merupakan kasta tinggi dari ketentaraan pada masa itu. Hal ini karena faktor manuver dan kemampuan bergerak lebih cepat.

Sedangkan infanteri atau pasukan pejalan kaki, dengan unit-unit seperti pemanah, tombak dan petarung jarak dekat dengan kampak atau pedang, berasal dari orang-orang kasta rendah atau petani yang dibekali pendidikan militer seadanya.

Pertempuran Kadesh melibatkan 6.000 kereta perang dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk urusan kelas dua infanterinya, Ramses II menggunakan tentara bayaran dari orang-orang Palestina yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang serdadu.

Pasa masa kejayaan Kerajaan Assyria yang mempersatukan Mesopotamia (Irak sekarang) pada 1100 SM-600 SM, Assyria sering menggunakan tentara bayaran dari suku Akkad (Suriah). Suku ini termashyur sebagai petarung tangguh satu lawan satu dan sebagai penghantam flank serta perusak kolom rapat lawan.

Pada 700 SM-371 SM, tentara bayaran masih digunakan saat terjadi Peloponnesian War. Keberadaannya ditandai oleh negara Yunani yang menggunakan jasa tentara bayaran dalam menghadapi perang antar kota.

Walaupun banyak tentara bayaran yang gugur di medan perang, bayaran tetap bayaran. Bayaran tersebut dikelola oleh komandan tentara bayaran yang kemudian diberikan kepada pasukannya yang masih hidup dan yang sudah mati melalui keluarga masing-masing.

Saat itu pasukannya terkenal dengan sebutan Hoplites (infanteri barat dan elite), sebagai pasukan andalan. Hoplites dipersenjatai tombak bermata besi sepanjang tiga meter, perisai bulat Hoplon berdiameter satu meter serta pedang sebagai senjata kedua.

Setiap serdadu pada beberapa barisan terdepan dilengkapi baju zirah yang terbuat dari perunggu. Baju ini tidak lain untuk melindungi dada dan perut serta tulang kering.

Satu kesatuan Hoplites berisi antara 300 sampai 400 serdadu. Termasuk didalamnya pembawa panji-panji unit pasukan dan peniup terompet. Kedua fungsi ini sebagai tanda keberadaan unit pasukan dan tanda-tanda tertentu untuk mengubah formasi tempur.

Hoplites bermanuver lambat karena berat. Mereka solid dalam kolom rapat dan menekan musuh seperti landak menyeruduk, saling melindungi yang disebut dengan istilah Phalanx.

Tombak mereka harus dipegang di tangan kanan, terhunus ke depan pada baris pertama dam Hoplon di tangan kiri untuk melindungi rekan di sebelahnya. Baris kedua menempatkan tombak di bahu serdadu di depannya dan seterusnya makin tegak lurus. Alhasil susunan tombak mirip landak marah.

Lambatnya Hoplites dalam bermanuver diimbangi unit Peltast (infanteri ringan dan pengganggu). Unit ini mirip armor. Namun banyak pula yang telanjang dan lincah untuk melemparkan tombak pendek, panah, atau ketapel.

Peperangan menjadikan lapangan pekerjaan mereka. Hal ini berbeda manakala saat damai di mana menciptakan pengangguran bagi Hoplites yang tangguh dan berpengalaman. Dari sinilah, para komandan lapangan dari kelas bangsawan mulai berpikiran menjual jasa mereka bagi yang membutuhkan.

Reporter : Rama Kresna Pryawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini