Inggris Sarankan Warganya Tinggalkan Myanmar

Baca Juga

MATA INDONESIA, LONDON – Inggris menyarankan warganya yang berada di Myanmar untuk segera meninggalkan negara tersebut. Pemerintah Inggris khawatir dengan perlakuan junta militer yang kian represif terhadap para demonstran.

“Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan cara komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tinggal,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan, melansir Arab News, Jumat, 12 Maret 2021.

Pada awal Maret, pemerintah Singapura meminta warganya yang berada di Myanmar untuk segera meninggalkan negara anggota ASEAN itu, menyusul situasi yang kian mengkhawatirkan pasca-kudeta militer.

Selain itu, pemerintah Singapura juga melarang warganya untuk melakukan perjalanan ke Myanmar. Adapun warga Singapura yang memilih untuk tetap bertahan di Myanmar, disarankan untuk tetap berada di rumah dan diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu, khususnya ke daerah-daerah di mana unjuk rasa berlangsung.

Terbaru, pasukan keamanan Myanmar menembak mati sedikitnya 10 demonstran yang memprotes kudeta militer pada Kamis (11/3) –sebagai bagian dari penolakan seruan Dewan Keamanan PBB untuk berhenti menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran.

Myanmar diguncang protes, pemogokan, dan tindakan pembangkangan sipil sejak kudeta pada awal Februari. Laporan pers lokal dan postingan di berbagai media sosial mengatakan ada enam kematian di Myaing, sebuah kota di Wilayah Magway tengah, dan masing-masing satu di Yangon, Mandalay, Bago dan Taungoo.

Pasukan keamanan Myanmar telah menyerang protes sebelumnya dengan peluru tajam yang menyebabkan kematian sedikitnya 60 orang. Mereka juga menggunakan gas air mata, peluru karet, meriam air, dan granat kejut. Bahkan banyak demonstran dipukuli secara brutal.

Penyelidik hak asasi manusia PBB, Thomas Andrews mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bahwa junta militer telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedikitnya 70 orang dilaporkan tewas sejak kudeta militer pada awal Februari.

Dia menambahkan, lebih dari setengah korban tewas berusia di bawah 25 tahun. Selain itu, lebih dari 2 rubu orang telah ditahan secara tidak sah sejak militer merebut kekuasaan dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa terus meningkat. Thomas Andrews pun menyerukan sanksi multilateral terhadap junta dan perusahaan energi negara, yakni Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar.

Amnesty International menuduh tentara menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa dan mengatakan banyak pembunuhan yang telah didokumentasikan sama dengan eksekusi ekstra-yudisial.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini