Juli 2021, Gubernur Banten Mulai Kegiatan Sekolah Tatap Muka

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di wilayah Provinsi Banten direncanakan pada Juli 2021 mendatang, hal itu diungkapkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Tapi, semua itu menunggu kepastian resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pelaksanaan vaksinasi di Banten.

“Ini bukan keputusan atau kebijakan ya, tapi masih kami rumuskan bersama Kementerian Pendidikan soal apakah jadi sekolah tatap muka bulan Juli,” ujar Gubernur Banten Wahidin.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu, juga pernah mewacanakan pelaksanaan PTM di Provinsi Banten pada Desember 2020.

Meski begitu, Wahidin juga memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan warga adalah hal utama dalam menghadapi pandemi ini. Untuk itu, pelaksanaan PTM mendatang juga harus memastikan pelaksanaan vaksinasi di wilayah tersebut berjalan baik.

“Untuk guru sudah sebagian divaksinasi di tahap kedua ini, nanti akan ada saatnya untuk murid-murid dan masyarakat umum. Kan semuanya ada tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga,” ujarnya.

Dalam rakor yang dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan sejumlah pimpinan daerah di Tangerang Raya tersebut, Wahidin juga menyampaikan bahwa wilayah yang dipimpin tersebut sudah dalam zona kuning penyebaran Covid-19.

“Dari rapat koordinasi ini yang dapat dipastikan dan saya sampaikan kalau delapan kota/kabupaten Banten, sudah zona kuning semua,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan Banten menekan angka penyebaran Covid-19 karena penerapan PPKM Mikro, yang dianggap Wahidin efektif.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini