MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Militer Myanmar menggunakan senjata perang dan kekuatan mematikan dalam tindakan kerasnya terhadap para demonstran yang menolak kudeta, kata Amnesty Internasional.
Sementara kelompok hak asasi mengatakan telah memverifikasi lebih dari 50 video dari tindakan kekerasan. Adapun PBB melaporkan pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitknya 60 demonstran.
Junta militer mengambil alih kekuasan pada 1 Februari dan menahan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint. Kudeta ini memicu protes di seluruh penjuru Myanmar.
Amnesty menuduh militer menggunakan senjata yang cocok untuk medan perang untuk membunuh pengunjuk rasa. Dikatakan bahwa mereka berada di tangan unit-unit yang dituduh oleh kelompok hak asasi telah bertahun-tahun melakukan kekejaman terhadap kelompok etnis minoritas, termasuk Muslim Rohingya.
“Ini bukanlah tindakan kewalahan, petugas individu membuat keputusan yang buruk,” kata Joanne Mariner, Direktur Respon Krisis di Amnesty International, melansir Reuters, Kamis, 11 Maret 2021.
“Ini adalah komandan yang tidak menyesal yang telah terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, mengerahkan pasukan dan metode pembunuhan di tempat terbuka,” ucap pernyataan tersebut.
Amnesty Internasional kemudian mengatakan bahwa senjata yang digunakan aparat keamanan untuk menghadapi para demonstran termasuk di antaranya, senapan sniper, senapan mesin ringan, senapan serbu, serta senapan sub-mesin.
Ini menyerukan penghentian pembunuhan dan pembebasan tahanan. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan hampir 2 ribu orang telah ditahan sejak kudeta yang terjadi awal Februari.
Dalam membenarkan pengambilalihannya, junta militer mengutip dugaan kecurangan pada pemilihan bulan November 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Namun, tuduhan junta militer telah dibantah oleh komisi pemilihan.
