Medsos Sudah Normal, Kominfo: Hapus VPN!

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mencabut pembatasan media sosial yang sudah berlangsung selama tiga hari terakhir ini.

Selain memberitahukan media sosial telah normal kembali, Kominfo juga meminta masyarakat agar menghapus atau uninstall aplikasi Virtual Private Network (VPN) supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan.

“Kominfo mengimbau agar segera menghapus pemasangan VPN agar terhindar dari risiko pemantauan, pengumpulan hingga pembajakan data pribadi,” ujar Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan resminya, Sabtu 25 Mei 2019.

Selain itu, ia mengajak masyarakat agar melaporkan kepada aduankonten.id atau Twitter @aduankonten, terhadap segala jenis konten atau situs dan media sosial yang menampilkan aksi kekerasan dan kerusuhan 22 Mei di Jakarta.

Seperti diketahui Pembatasan media sosial dan layanan messaging semacam WhatsApp membuat aplikasi VPN jadi andalan untuk menerobosnya. Namun ada sejumlah warning dan saran dari para pakar dalam penggunaannya. 

Hasil penelitian Metrics Labs pada awal tahun 2019 ini menyebut satu dari lima aplikasi VPN Android gratis terpopuler di yang ada malah menjadi sumber celah keamanan untuk masuknya malware ke dalam ponsel.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini