KKSB Ancam Boikot Pemilu, TKN: Itu Sudah Kejahatan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin buka suara terkait aksi pemboikotan Pemilu oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Pemboikotan itu rencananya bakal mereka lakukan di Mapenduma, Nduga, Papua.

Menurut Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy, ancaman tersebut sudah termasuk kejahatan pemilu yang setara dengan kejahatan luar biasa. “Ancaman ini sudah masuk extra ordinary crime. alias kejahatan luar biasa. Karena daya rusaknya itu lebih besar dari kejahatan biasa,” ujar Lukman di Jakarta, Jumat 1 Maret 2019.

Pihaknya mendorong keterlibatan pihak berwenang khususnya aparat kepolisian. Yakni untuk segera mengusut tuntas dan menemukan dalang dibalik peristiwa tersebut.

“Kita dorong aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini tanyain orang nya apa motifnya dan siapa dibelakangnya,” ucap Lukman.

Peristiwa pemboikotan tersebut, dinilai Lukman memiliki daya rusak masal dan masif, serta dapat merusak NKRI dan dasar negara Indonesia pancasila dan bhineka tunggal ika.

Selain mengandalkan kinerja pihak kepolisian, Lukman mengaku pihaknya telah mengirim beberapa saksi. Mereka ditugaskan untuk memantau gerakan KKSB di Nduga sebagai bahan tambahan untuk melapor kepada pihak stakeholder terkait.

Sebelumnya Panglima Komando Pertahanan (Kodap) Ekianus Kogeya berencana memboikot pemilu di 32 Distrik di Nduga. Boikot tersebut sebagai penolakan terhadap berbagai program pemerintah Indonesia.

Ekiaunus bahkan mengaku pihaknya siap baku tembak atau militer untuk menggagalkan Pemilu 2019. (Yurinta Aisyara)

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini