Tegas, Antisipasi Varian Baru Virus Corona Indonesia Tak Terima WNA dari Manapun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan Indonesia tidak menerima warga negara asing (WNA) dari semua negara sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2021. Hal itu untuk menekan penularan virus corona varian baru yang menyebabkan Covid19.

Seperti ramai diberitakan virus tersebut dilaporkan pertama kali di Inggris dengan perubahan penularan yang sangat cepat.

Keputusan itu berdasarkan rapat kabinet terbatas yang dilangsungkan di Istana Negara, Senin 28 Desember 2020.

“Aturan ini dikecualikan bagi pejabat negara asing setingkat menteri ke atas, dan harus disertai dengan penerapan protokol pencegahan Covid19 secara ketat,” kata Retno saat mengumumkan hal itu.

Sementara, WNA yang tiba di Indonesia sejak 28 hingga 31 Desember 2020 masih diizinkan masuk juga dengan ketentuan hasil tes PCR negatif dari negara asalnya yang berlaku 2X24 jam sebelum jam keberangkatan.

Mereka juga harus menjalankan tes PCR lagi setibanya di Indonesia. Jika hasilnya terbukti negatif dalam kedua tes PCR tersebut, WNA itu wajib melakukan karantina selama lima hari.

Setelah lima hari mereka harus menjalani tes PCR kembali. Jika hasilnya negatif mereka diperkenankan melanjutkan perjalanan.

Sementara semua warga negara Indonesia (WNI) yang pulang dari luar negeri diizinkan masuk, dengan ketentuan tes PCR yang sama.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini