Kesepakatan Brexit Rampung, Ini Efeknya bagi Inggris

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kebuntuan soal Brexit akhirnya rampung. Inggris dan Uni Eropa telah menyepakati ketentuan soal perdagangan bebas sepekan menjelang Brexit. Setelah kesepakatan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, Inggris dan 27 negara anggota Uni Eropa bisa melanjutkan perdagangan tanpa tarif atau kuota, setelah Inggris resmi keluar dari blok itu pada 1 Januari 2021 mendatang.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, kesepakatan itu membawa angin segar bagi pelaku usaha setelah bertahun-tahun risau akibat perundingan Brexit yang selalu buntu.

“Kita berhasil mengendalikan aturan dan nasib kita,” katanya, melansir Associated Press, Sabtu 26 Desember 2020.

Parlemen Inggris pun dijadwalkan akan memberi sikap terhadap keputusan perundingan itu melalui pemungutan suara pada 30 Desember mendatang. Sedangkan Parlemen Eropa dan negara anggota Uni Eropa diperkirakan bakal melakukan voting terkait keputusan itu pada 1 Januari nanti.

Kesepakatan ini juga disambut baik oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Ia menilai kesepakatan ini adil, seimbang dan tepat bagi kedua belah pihak.

Menurutnya, dalam kesepakatan setebal 2.000 halaman itu, Inggris menyatakan diberi kuasa mengendalikan keuangan, hukum dan penangkapan ikan. Selain itu, dalam kesepakatan itu produk-produk Inggris diwajibkan tetap mengikuti standar yang ditetapkan dalam pasar tunggal Uni Eropa.

Meski demikian, kesepakatan ini berimbas negatif bagi para pekerja migran di Eropa. Sebab mulai 1 Januari 2021, warga Inggris dan Eropa daratan yang menjadi anggota Uni Eropa tidak bisa lagi bebas mencari kerja tanpa visa.

Sebagai informasi, rakyat Inggris sudah memutuskan ingin berpisah dari Uni Eropa pada 2015 silam, dengan hasil pendukung Brexit memperoleh 52 persen suara, melawan kelompok penentang sebanyak 48 persen.

Akan tetapi, proses pengajuan kesepakatan dengan Uni Eropa di dalam pemerintahan Inggris butuh waktu hingga 3 tahun dan baru menemukan titik terang di penghujung tahun ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini