Identik Kurus, Ini Lho Alasan Pasien HIV/AIDS Susah Gemuk

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jika ada orang di sekitarmu yang mengidap penyakit HIV/AIDS, biasanya kamu akan melihat kondisinya yang lebih kurus dan terlihat seperti sulit gemuk. Masalah tersebut memang umum dialami oleh pasien HIV/AIDS.

Menurut National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) penyebab utama yang membuat seorang pasien HIV/AIDS cenderung susah gemuk belum dapat dipastikan.

Mengutip dari Hello Sehat, dari segi perkembangan penyakitnya, infeksi HIV memiliki beragam cara untuk berkontribusi terhadap penurunan berat badan yang cepat. Terutama dari keberadaan virusnya itu yang melemahkan sistem imun.

Virus HIV/AIDS dapat menyumbang penurunan berat badan hingga 10 persen dari berat awal sebelum terinfeksi. Di sisi lain, efek samping pengobatan selama ini juga bisa berpengaruh pada perubahan nafsu makan.

Sementara itu, virus tersebut dapat menganggu kerja metabolisme sehingga menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap makanan. Ketika tidak mendapat cukup asupan makanan, tubuh menggunakan cadangan energi dari lemak dan protein dari otot.

Jika hal ini terjadi terus-menerus, pasien HIV/AIDS akan susah gemuk karena selalu kehilangan massa dan massa ototnya. Masalah berat badan tersebut sangat berisiko membuat penderita HIV dan AIDS kekurangan gizi terus menerus.

Meski begitu, tetap ada beberapa cara supaya agar pasien HIV/AIDS bisa tetap mendapatkan berat badan yang ideal. Mulai dari makan lebih sering dan banyak, konsumsi cemilan, rutin jalani pengobatan hingga berolahraga.

Konsumsilah makanan yang kaya nutrisi dan vitamin. Hal ini supaya tubuh pasien HIV/AIDS tetap sehat dan bugar, dan sistem kekebalan tubuh tetap terjaga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mitigasi PHK dan Penguatan JKP Menjadi Fondasi Ketahanan Ketenagakerjaan

0Oleh: Nabila Febrianti )*Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalammenjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnyaketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindunganterhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidakhanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubunganlangsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguanrantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biayalogistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancamanPHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatanyang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasilintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensifdengan pelaku usaha dan serikat pekerja.Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasiburuh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaanyang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyatamengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligusmengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsunganpekerjaan ribuan tenaga kerja.Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibatterganggunya distribusi internasional. Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebutmenimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama inimenggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapiperusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerjayang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan.Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintahdaerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerjatetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerjamenjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut.Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensikehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasanindustri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhentiberoperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain sepertiperdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja.Sektor alas...
- Advertisement -

Baca berita yang ini