Status Merapi Siaga, Ini Penjelasan dari Sultan HB X

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Gubernur DIY, Sri Sultan HB X angkat bicara terkait dinaikannya status gunung Merapi dari waspada menjadi siaga, oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Kamis 5 November 2020.

Dirinya meminta agar masyarakat tidak perlu panik. Menurutnya, masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi sudah hafal dengan karakter Gunung Merapi.

“Masyarakat di Sleman khususnya di sekitar Merapi saya kira mereka sudah paham. Hanya saya mohon (masyarakat) yang jauh dari Merapi tidak usah panik dengan kenaikan (status),” ujar Sultan.

Sultan pun meminta kepada masyarakat Kabupaten Sleman yang berada di sisi timur, selatan dan barat Gunung Merapi untuk lebih memperhatikan kondisi. Terlebih saat ini Gunung Merapi dinaikkan statusnya.

Sultan menilai masyarakat di Sleman khususnya yang berada di lereng Gunung Merapi sudah memiliki pengalaman terkait erupsi.

“Saya yakin bahwa mereka sudah punya pengalaman banyak masalah Merapi sehingga harapan saya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga mempersiapkan diri untuk jalur evakuasi, untuk persiapan siaga. Saya kira sudah tahu Pak Bupati apa yang harus dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Boyolali, Bambang Sinung menjelaskan berdasarkan pertemuan dengan Sekda, Masruri, ada beberapa langkah yang telah disiapkan sejak 21 Juni 2020 silam.

Pertama adalah penyediaan sejumlah 100 ribu masker yang sangat urgent untuk masyarakat jika Gunung Merapi erupsi.

“Ini yang pertama dan utama karena kaitannya untuk antisipasi ispa serta saat pandemi Covid-19 seperti ini,” kata Sinung.

Lalu yang kedua, untuk menyiapkan logistik, dan semuanya sudah mencukupi. Nantinya, logistik itu akan didistribusikan sewaktu-waktu jika ada pergerakan pengungsian.

“Ketiga terkait kesiapan, Pak Sekda sudah sampaikan lewat telepon semua dalam siap siaga untuk menghadapi erupsi Merapi,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini