Yah, Italia Tutup Kembali Bioskop usai Kasus Positif Corona Melonjak

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kabar tak sedap datang dari negeri Menara Pisa, Italia. Sejak sebelumnya dikabarkan menjadi salah satu negara yang berhasil menekan angka positif virus corona, Italia harus kembali bergelut dengan virus tersebut.

Salah satu cara untuk menekan kembali angka kasus positif Covid-19, Italia akan kembali menutup seluruh bioskop yang sebelumnya sudah kembali buka. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte padaMinggu, 25 Oktober 2020. Penutupan biskop dimulai dari hari Senin 25 Oktober hingga 24 November 2020.

Dikutip dari Variety, Senin 26 Oktober 2020, Italia mengalami lonjakan kasus positif virus corona. Tercatat pada Minggu 25 Oktober 2020, sebanyak 21.273 kasus infeksi dan 128 kasus kematian.

Sayangnya, kabar penutupan bioskop terkait melonjaknya kasus positif corona mengundang banyak pertentangan sejumlah pihak. Salah satunya ANEC yang memprotes penutupan paksa bioskop. Mereka tidak setuju atas keputusan PM Italia tersebut.

Selain penutupan bioskop, Giuseppe Conte juga memberlakukan beberapa kebijakan lainnya untuk memutus mata rantai virus asal Wuhan ini. Di antaranya pemberlakukan jam malam pada area bermain, tempat gym, restoran hingga bar, yang hanya buka sampai pukul 18.00 saja.

Sebelumnya, Italia menjadi negara Eropa yang memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak. Bahkan, Italia menjadi negara yang pertama kali memberlakukan lockdown pada bulan Maret. Namun, negara tersebut berhasil bangkit dan menekan angka lonjakan kasus virus corona.

Bioskop dibuka kembali di Italia pada 15 Juni dengan jarak sosial antar kursi. Namun sayang, teater nonton film tersebut harus kembali ditutup hingga 24 November 2020 mendatang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini