MATA INDONESIA, JAKARTA – Partai oposisi terbesar Thailand meminta Perdana Menteri, Prayuth Chan-ocha mengundurkan diri dari posisinya. Statement ini mereka lontarkan ketika parlemen Thailand membuka sesi khusus terkait unjuk rasa yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Unjuk rasa ini awalnya menuntut Perdana Menteri Prayuth melepas jabatannya. Partai oposisi meyakini pemilu tahun lalu yang dimenangkan oleh Prayuth telah dimanipulasi. Amarah sebagian warga Thailand semakin tersulut oleh dugaan korupsi, penangkapan sejumlah mahasiswa, dan dampak ekonomi akibat pandemi virus Corona.
Para pengunjuk rasa juga meminta reformasi pada kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Termasuk membatasi kewenangan monarki atas konstitusi, kas kerajaan, dan militer. Raja Vajiralongkorn sendiri sudah lama dikenal dengan segala tingkah kontroversialnya.
“Perdana Menteri adalah penghalang dan beban utama negara. Mohon mundur dan semuanya akan berakhir dengan baik,” kata Pemimpin Partai Oposisi Pheu Thai -partai tunggal terbesar di parlemen, Sompong Amombvivat, melansir Reuters, Senin, 26 Oktober 2020.
Prayuth sebelumnya menyerukan sesi parlemen minggu ini setelah memberlakukan status darurat pada 15 Oktober guna menyudahi aksi unjuk rasa, juga pembatasan pemberitaan. Akan tetapi, kebijakannya saat itu justru menyulutkan amarah rakyat dan membawa puluhan ribu orang turun ke jalan, memenuhi Kota Bangkok.
“Saya yakin bahwa hari ini, terlepas dari perbedaan pandangan politik kita. Semua orang masih mencintai negara ini,” kata Prayuth Chan-ocha dalam pidato pembukaannya.
Namun, para penentang dan pemimpin protes skepstis bahwa sesi parlemen akan menyelesaikan krisis yang terjadi di Thailand saat ini. Pendukungnya memiliki mayoritas kursi di parlemen, yang mana seluruh majelis tinggi dipilih oleh junta militer.