Hasil Survey Pew Research Center, Reputasi Angela Merkel Lampaui Trump dan Putin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, nama Kanselir Jerman Angela Markel menempati posisi teratas sebagai pemimpin negara yang memiliki reputasi baik di mata dunia. Merkel mendapat dukungan terbanyak yaitu 76 persen responden di sejumlah negara yang disurvei.

Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di peringkat kedua. Parahnya, Presiden AS Donald Trump mendapat penilaian terburuk dari jajaran pemimpin dunia lain.

Hal senada juga dialami oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Namun, keduanya masih lebih baik dari Trump.

Peringkat Presiden Donald Trump rendah secara keseluruhan, terutama di Belgia, di mana hanya 9 persen responden memiliki pandangan positif tentang Trump.

Sementara orang Jepang menilai AS positif, meskipun hanya 25 persen yang menyatakan kepercayaannya pada Donald Trump.

Di Prancis, hanya 31 persen yang melihat AS secara positif, level serendah itu tercatat pada tahun 2003, ketika kedua negara berselisih tentang perang yang dipimpin AS di Irak.

Sedangkan orang Jerman sangat negatif menilai citra internasional AS, dengan hanya 26 persen yang memberi penilaian positif.

Dari negara yang disurvei, hanya Korea Selatan yang mayoritas penduduknya memiliki pandangan positif tentang AS, dengan 59 persen dukungan.

Hasil survei Pew juga menunjukkan bahwa citra AS semakin anjlok karena dianggap buruk menanggapi pandemi corona.

Pew menggunakan data dari survei di 13 negara dengan seluruhnya 13.273 responden dewasa. Survei dilaksanakan dari 10 Juni hingga 3 Agustus.

Negara-negara yang disurvei adalah Kanada, Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Inggris, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Wawancara hanya dilakukan lewat telepon karena pembatasan sosial terkait pandemi corona.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini