Kabar Menguat Timor Leste Ingin Kembali ke Indonesia, Ternyata Ini Faktanya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kabar menghebohkan datang dari Timor Leste yang ingin bergabung kembali dengan negara Republik Indonesia. Isu tersebut diperkuat dengan dugaan bahwa rakyat Timor Leste ingin bergabung kembali bila diberi kesempatan kedua.

Seperti yang kita ketahui, Timor Leste sempat menjadi bagian dari Tanah Air. Namun pada 20 Mei 2002, mereka memutuskan untuk memerdekakan diri dari Indonesia.

Nah, berikut fakta mengenai Timor Leste yang dulu pisah dari Indonesia dan kabar ingin kembali ke Indonesia.

  1. Kemerdekaan Timor Leste

Sebelum merubah nama, Timor Leste merupakan provinsi ke-27 di Indonesia yang menjadikan daerah tersebut menjadi provinsi termuda dengan nama Timor Timur (Timtim).

Pada 19 Desember 1998, Presiden Indonesia saat itu B.J Habibie mendapat surat dari Perdana Menteri Australia terkait kemerdekaan Timor Timor.

Atas beberapa pertimbangan, B.J Habibie akhirnya memutuskan untuk melepaskan provinsi tersebut secara baik-baik, namun gesekan tak terhelakkan.

Pada tahun 1999, terdapat protes massal yang menewaskan cukup banyak orang di wilayah Timor Timur.

Setelah melalui proses panjang dan pertumpahan darah, pada 20 Mei 2002, Timor Timur akhirnya menjadi negara merdeka dan berganti nama Timor Leste berdasarkan keputusan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai pengganti B.J Habibie.

  1. Isu Ingin Kembali Bersatu

Setelah lebih dari 21 tahun merdeka, terdapat isu yang menarik perhatian publik bahwa negara koloni Portugis tersebut ingin bergabung kembali dengan Indonesia.

Menurut isu yang beredar, keinginan kembali lantaran adanya dugaan sumber daya alam di Timor Leste tidak cukup untuk bertahan hidup bagi rakyatnya. Bahkan negara tersebut masih bergantung dengan impor bahan-bahan pokok dari Australia dan Indonesia.

  1. Dikategorikan Menjadi Negara Miskin

Faktor ekonomi diduga menjadi faktor yang mendorong keinginan rakyat Timor Leste kembali bergabung dengan Indonesia. Menurut data laporan dari United Nation Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat ke 152 dari 162 negara termiskin di dunia.

  1. Politisi Ikut Bersuara

Pada Selasa 2 September 2020 lalu, Timor Leste sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter. Bahkan, salah satu politi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, angkat bicara.

Dalam akunnya Twitter pribadinya @FerdinandHaehan3, ia mengungkapkan bahwa dirinya mendukung secara terang-terangan bergabungnya Timor Leste dengan Indonesia.

Menurutnya, Timor Leste memiliki tanah yang tak begitu subur sehingga kesulitan memenuhi kehidupan rakyatnya.

Secara pribadi ia pun menyatakan akan mendukung Timor Leste jika ingin bergabung kembali dengan Indonesia. “Secara pribadi saya mendukung Timor Leste kembali ke Indonesia,” katanya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini