Setelah Bandara, Taman Kerajaan Nusantara Mirip TMII akan Dibangun di Kulonprogo Jogja

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggandeng investor asing, Indonesia Representative Kent-Super Industries Limited, sebagai rekanan dalam upaya merealisasikan kehadiran Taman Kerajaan Nusantara.

Kerja sama ini diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak. Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan kerja sama dengan rekanan diperlukan agar rencana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara dapat segera terwujud. Adanya taman yang digadang-gadang akan mirip seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) itu bisa berdampak signifikan untuk pariwisata Kulonprogo.

“Sebenarnya tidak hanya sekadar pariwisata tetapi pembelajaran yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk bercita-cita ke sana [Taman Kerajaan Nusantara], harus menggandeng perusahaan yang sifatnya tidak lokal. Nasional tetapi yang internasional seperti Kent Industri,” katanya, dikutip dari jogjapolitan.harianjogja.com, Rabu, 24 April 2019.

Beberapa hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Mou dengan perusahaan yang berkantor pusat di Hong Kong yang bergerak di bidang manufaktur itu akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama. Pelaksanaan teknisnya paling lambat dilakukan satu tahun setelah penandatanganan.

Perwakilan Indonesia Representative Kent-Super Industries Limited, Liliek Saputra, menyampaikan penandatangan dengan Pemkab Kulonprogo ini merupakan proyek percontohan pertama di Indonesia. Dia memastikan perusahaannya siap mendukung keberadaan Taman Kerajaan Nusantara.

Diungkapkan Liliek, dukungan berbentuk kerja sama ini tak lepas dari potensi Kulonprogo seiring adanya Yogyakarta International Airport. Menurut dia, hal itu menjadi peluang yang bagus sehingga membuat pihaknya mau berinvestasi dalam proyek tersebut.

“Ide yang sangat cemerlang (Taman Kerajaan Nusantara) sehingga langsung ditangkap sebagai suatu peluang bahkan untuk berinvestasi di Kulonprogo. Tidak menutup kemungkinan juga berinvestasi lebih dari yang sekarang, di bidang-bidang lain yang ada di Kulonprogo,” ujarnya.

Wacana pembangunan Taman Kerajaan Nusantara di Kulonprogo sebetulnya telah digulirkan pada 2015 silam. Taman ini rencananya seluas 43 hektare yang menempati lahan di Kecamatan Girimulyo. Di dalam taman akan ada anjungan masing-masing kerajaan di Indonesia sekitar satu hektare. Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai Rp 8 triliun.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini