Viral
Updated:

Heboh! Curhat Putra Hotman Paris Soal Kelakuan Sang Ayah

Puri Yuanita
Puri Yuanita
379
379
0
(Foto: Istimewa)
Baca Juga
Puri Yuanita
Puri Yuanita

MINEWS, JAKARTA – Nama Hotman Paris belakangan tak hanya dikenal sebagai pengacara. Wajahnya bahkan seringkali menghiasi berbagai program TV.

Hotman Paris juga sering viral gara-gara aksinya mengomentari kasus-kasus hangat di tanah air. Tak jarang tindakannya memicu kontroversi.

Menanggapi soal Hotman Paris, sang anak pun mengaku jika dirinya terkadang khawatir. Putra Hotman, Frank Hutapea mengungkapkan hal tersebut dalam obrolannya dengan Melaney Ricardo di vlog pada Selasa, 26 Maret 2019 lalu.

Video curhat Frank itu pun viral dan ditonton oleh banyak netizen. Pemuda 28 tahun itu mengaku pusing melihat sikap ceplas-ceplos Hotman Paris, terutama di media sosial.

“Bokap lo kan sekarang viral banget. Misalnya, selain dia orangnya frontal, berani ya, terus lo kadang suka deg-degan nggak sih?” tanya Melaney.

“Pusing kadang-kadang, lebih ke pusing,” sahut Frank sambil tersenyum.

Melaney kemudian bertanya, apakah Frank takut jika terkadang ada omongan Hotman Paris soal kasus tertentu yang tiba-tiba viral.

“Elo ada ketakutan nggak sebagai keluarga terdekat?” tanya Melaney Ricardo lagi.

“Bukan ketakutan karena kadang udah keburu post,” Frank menimpali.

“Yang bener lo?” sahut Melaney terkejut.

Viralnya postingan pengacara 59 tahun tersebut tak jarang ikut membuat Frank Hutapea terkena imbasnya.

Tak jarang ia mendapat telepon serta pesan dari orang-orang yang tak setuju dengan unggahan sang ayah di Instagram.

“Iya. Tiba-tiba abis post, wah abis hape gue rame ada 20 misscall. Udah sering,” kata Frank.

Diungkapkan Frank, keluarga terkadang juga memprotes Hotman atas tindakannya yang kontroversial. Ia pun selalu mengingatkan sang ayah secara personal.

“Think twice before you post (pikir dua kali sebelum posting),” kata Frank.

Berita Sebelumnya
Mantul, Indonesia Punya Pusat Kecerdasan Buatan Pertama
Berita Selanjutnya
Lama Tak Raih Podium, The Doctor Berpikir Akan Tinggalkan Yamaha?
Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Satgas Mitigasi PHK, Langkah Strategis Mencegah Badai Pemutusan Hubungan Kerja

oleh: Puteri Oktaviani*Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, stabilitassektor ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjagapertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan terhadap dunia usaha akibat fluktuasi nilaitukar, perubahan teknologi, serta meningkatnya kompetisi global berpotensimenimbulkan gejolak di pasar tenaga kerja. Dalam konteks tersebut, pembentukanSatuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas Mitigasi PHK) melaluiKeputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja sekaligus menjagakeberlangsungan dunia usaha.Kehadiran Satgas Mitigasi PHK menandai perubahan paradigma dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Selama ini, penanganan PHK cenderung dilakukan setelahmasalah terjadi. Akibatnya, pemerintah, pekerja, dan perusahaan sering kali beradadalam posisi reaktif terhadap dampak sosial dan ekonomi yang muncul. Melalui Satgas Mitigasi PHK, pemerintah mengedepankan pendekatan preventif denganmendeteksi sejak dini perusahaan yang berpotensi mengalami kesulitan sehinggalangkah penyelamatan dapat dilakukan sebelum pemutusan hubungan kerja menjadipilihan.Komitmen tersebut tercermin dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa negara akan hadir untuk membela dan melindungi pekerjadalam berbagai situasi. Pernyataan Presiden bahwa pemerintah tidak akanmembiarkan pekerja menghadapi ancaman PHK sendirian menunjukkankeberpihakan yang kuat terhadap kelompok produktif yang menjadi tulangpunggung perekonomian nasional. Kehadiran negara sebagai pelindung tenaga kerjabukan hanya penting dari sisi sosial, tetapi juga menjadi faktor penentu dalammenjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utamapertumbuhan ekonomi Indonesia.Pembentukan Satgas Mitigasi PHK juga memperlihatkan adanya sinergi kebijakanantara perlindungan sosial dan penguatan sektor ketenagakerjaan. Alokasi anggaranperlindungan sosial yang mencapai Rp500 triliun pada tahun 2026 menunjukkanbahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencegahan PHK, tetapi juga memastikantersedianya jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan ini memperkuat daya tahan ekonomi nasional karena perlindunganterhadap pekerja tidak berhenti pada aspek hubungan industrial, melainkanmencakup kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.Dari sisi operasional, langkah yang disiapkan Kementerian Ketenaga kerjaan menunjukkan bahwa Satgas Mitigasi PHK bukan sekadar kebijakan administratif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjelaskan bahwa satgas akanditerjunkan langsung ke berbagai daerah untuk melakukan pemantauan aktifterhadap perusahaan yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Pendekatan inimemungkinkan pemerintah memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan dan melakukan mediasi antara perusahaan, pekerja, serta pemerintah daerah sebelumsituasi berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan.Strategi deteksi dini tersebut menjadi sangat relevan mengingat sejumlah sektorpadat karya seperti manufaktur, tekstil, garmen, elektronik, dan farmasi merupakansektor yang rentan terhadap gejolak ekonomi global maupun fluktuasi nilai tukar. Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, pemerintah dapat mengidentifikasikebutuhan intervensi sejak awal, baik dalam bentuk fasilitasi dialog, dukungankebijakan, maupun koordinasi lintas kementerian untuk membantu menjagakeberlangsungan usaha. Upaya ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungantenaga kerja dan keberlangsungan industri bukanlah dua kepentingan yang salingbertentangan, melainkan tujuan yang harus dicapai secara bersamaan.Lebih jauh lagi, keberadaan Satgas Mitigasi PHK harus dipandang sebagai bagiandari strategi besar transformasi ketenagakerjaan nasional. Tantangan dunia kerjasaat ini tidak hanya berasal dari perlambatan ekonomi, tetapi juga dari perubahanstruktur pekerjaan akibat digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan. Afriansyah Noor menyoroti bahwa tantangan utama Indonesia bukan semata jumlahtenaga kerja, melainkan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Data yang menunjukkan masih tingginya angka pengangguran dari lulusan pendidikankejuruan menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusiaharus berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja.Karena itu, langkah pemerintah dalam memperkuat program pelatihan berbasiskompetensi, reskilling,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini