Pemkab Sleman Membuka Acara Orientasi Organisasi Pengurus PWI Kabupaten Sleman

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menghadiri sekaligus membuka acara orientasi organisasi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sleman, pada Sabtu (6/4), bertempat di Omah Cemara Sego Pecel Blora, Tridadi, Sleman.

Dalam sambutannya, Danang mengaku senang dapat bertatap muka dan bersilaturahmi bersama insan pers yang ada di Kabupaten Sleman. Menurutnya wartawan memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong serta mengawasi pembangunan di Kabupaten Sleman.

“Diskusi-diskusi seperti ini saya pengennya sering dilakukan, agar ada sinergi yang baik antara pemerintah dan wartawan. Karena dalam beberapa hal, kadang teman-teman wartawan ini lebih paham. Makanya diskusi seperti ini sangat penting,” ucapnya.

Sementara ketua PWI Kabupaten Sleman, Wisnu Wardhana, mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen PWI Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kapasitas pengurus, serta komitmen untuk menjalankan organisasi secara baik dan benar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sleman yang telah mendukung serta memfasilitasi jalannya kegiatan tersebut.

“Kami berharap ke depan kerja sama antara PWI Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat terus berjalan dengan baik,” kata Wisnu.

Selain dihadiri pengurus PWI Kabupaten Sleman, acara ini juga menghadirkan dua pemateri. Diantaranya Sobirin selaku Wakil Ketua PWI DIY Bidang Organisasi yang menyampaikan materi “Orientasi Organisasi PWI Berdasar PD PRT PWI, Peran, Fungsi dan Tanggungjawab PWI Kabupaten/Kota. Pemateri kedua yakni Aris Herbandang, S.I.P, M.T., selaku Kabag Prokompin Kabupaten Sleman dengan materi “Sinergi Pemkab Sleman dan PWI dalam Upaya Mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sleman”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana

Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh padapenghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaanbersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasikonflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegasterhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilaibahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Ia berpandangan bahwa simbol tersebutmemiliki muatan ideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannya di ruangpublik berisiko membuka kembali memori konflik yang selama ini telah ditutupmelalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidakdimanfaatkan untuk kepentingan provokasi. Ali juga mengamati adanya pergeseran pola separatisme di era digital, di mana narasi konflik tidak lagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui simboldan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilan atau penderitaan akibat bencana menjadi alat delegitimasi negaramerupakan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas sosial. Karena itu, iamenekankan pentingnya kehadiran negara dan masyarakat secara bersamaanuntuk menutup ruang tumbuhnya narasi semacam itu. Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah daerahbersama masyarakat memperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkansekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dan tanahlongsor. Para ASN tidak hanya ditugaskan membersihkan material sisa bencana, tetapi juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasikependudukan, dan fasilitas umum tetap berjalan. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Posko Penanganan BencanaHidrometeorologi menilai bahwa penugasan ASN merupakan bentuk kehadirannegara yang konkret di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur negara dapat memahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran tersebutdipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat. Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembaga kemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, dan pelajarmenggelar aksi pembersihan lingkungan dan pembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupaten terdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengan tenagawarga setempat, menciptakan percepatan pemulihan fisik tanpa menghilangkanperan aktif masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukan pada satu aktor semata. Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa pola kerja sama tersebut sangatmembantu pemerintah daerah. Gotong...
- Advertisement -

Baca berita yang ini