MATA INDONESIA, JAKARTA – Wacana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur ikut diamati para investor asing. Menurut penuturan Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan, sejumlah investor asing mulai melirik aset negara seperti gedung pemerintahan yang terletak di beberapa kawasan strategis Jakarta.
“Kawasan Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto sudah (investor) dilihat. Tapi mereka belum nunjuk mekanismenya bagaimana. Karena gedungnya masih dipakai,” katanya di Jakarta, Jumat 14 Februari 2020.
Bahkan kata Encep lebih lanjut, salah satu investor telah menaruh minat yang besar atas aset gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berada di kawasan Senayan.
“Ada yang katakan gedung DPR luas menarik, Kemendikbud juga berpotensi, karena deket dengan FX Sudirman. Kalau digabungkan dengan FX Sudirman keren itu,” ujarnya.
Tak hanya kedua gedung itu, Encep juga menyebut Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) juga turut diminati. Dia mengungkap rencana salah satu investor untuk menyambungkannya dengan jalur MRT.
Namun, ia mengaku tak mau buru-buru menanggapi ketertarikan para pihak asing ini, lantaran belum adanya kepastian waktu pemindahan Ibu Kota.
“Sudah ada rencana itu, tapi masih pengkajian, banyak dari mereka (investor) juga nunggu kepastian kapan pemindahan berlangsung,” katanya.
Menurut Encep, kalkulasi pemerintah atas seluruh aset barang milik negara atau BMN yang ada di Jakarta sendiri mencapai nilai Rp 1.400 triliun. Kini pemerintah sedang merencanakan pemetaan aset mana-mana saja yang kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah.
“Kami memanfaatkan mempertahankan aset yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Hal itu dilakukan karena pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan secara bertahap.
Pada tahun ini, Suharso menjelaskan proses pemindahan ibu kota dilakukan dengan merancang master plan pembangunan, dan perumusan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara.
Untuk groundbreaking atau pencanangan ibu kota negara yang baru ditargetkan akan dilakukan pada 2021. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan membangun bangunan fungsi pendukung hunian, rumah sarana, dan infrastruktur kesehatan.
“(Pembangunan) jaringan telekomunikasi pada 2023, penyiapan lahan, diplomatic compound, upgrading bandara dan pelabuhan termasuk tahun 2023,” katanya.
