Wow, BUMN Raup Untung Rp 200 Triliun Sepanjang 2018

Baca Juga

MINEWS, JATIM – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pemerintahan Joko Widodo terus meraup hasil positif yang disumbangkan untuk pendapatan negara.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut sepanjang 2018, BUMN telah mencapai keuntungan lebih dari Rp 200 triliun. Bahkan jumlah itu disebut meningkat dibanding capaian tahun 2017 yakni sebesar Rp 186 triliun dan melebihi target yang dipatok sebesar Rp 188 triliun.

“Saat saya pertama menjabat Menteri BUMN, keuntungan masih Rp 143 triliun. Tapi berkat kerja keras kini sudah mencapai Rp 200 triliun,” ujar Menteri Rini di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu 7 April 2019.

Rini menyebut capaian besar itu adalah berkat sinergi BUMN yang terbangun dan bersatu serta saling menjaga.

Bahkan, Menteri Rini berani memasang target, dengan menyebut ke depannya BUMN akan bisa mencapai keuntungan sampai Rp 500 triliun.

Rini meminta seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk lebih bekerja keras dengan mengedepankan sinergi, meskipun sudah banyak target yang tercapai.

Secara keseluruhan Rini mengaku banyak hal sudah terwujud, terutama dalam pengelolaan BUMN. Saat dia menjadi menteri BUMN pada 2014 jumlah BUMN yang rugi 24 perusahaan, pada akhir 2017 tinggal 13 perusahaan.

Rini kemudian membeberkan sejumlah pencapaian, seperti pembangunan jalan tol dan rasio elektrifikasi Indonesia saat ini sudah mencapai di atas 95%.

Meski begitu, masih ada beberapa hal yang belum tercapai dalam mengembangkan BUMN karena terkait berbagai hambatan atau intervensi berbagai pihak yang mengatasnamakan satu kepentingan tertentu.

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini