MINEWS, JAKARTA – Para pengurus masjid atau takmir di lingkungan kantor pemerintahan diminta untuk selalu waspada terhadap paham radikalisme. Khususnya di tahun politik saat ini.
Imbauan itu disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang menyebut banyak pelaku terorisme yang pulang dari negara konflik. Kebanyakan para teroris ini berasal dari Afganistan, Filipina, Suriah dan Iraq untuk menyebarkan paham radikalisme melalui masjid.
“Orang-orang ini yang ketika pulang di Indonesia itulah yang berbahaya. Karena mereka membawa sesuatu. Mereka membahwa ideologi, networking, dan berbagai hal baik melalui online maupun offline,” ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Hamli di Jakarta, Minggu 3 Maret 2019.
Hamli pun mengajak seluruh pengurus (takmir) masjid di kementerian/lembaga dan BUMN untuk bisa menyatukan takmir masjid pemerintah. Tujuannya agar menyebarkan ajaran Islam yang damai, tenang, sejuk, dan memberi rahmat bagi semua (rahmatan lil alamin).
Sementara Akademisi UIN Jakarta, Moh. Najih Arramadlani mengingatkan agar masjid steril dari kepentingan-kepentingan paham radikal dan kampanye atau kegiatan politik. “Kenapa masjid menjadi sasaran, karena masjid sudah terlalu masuk ke dalam politik, politisasi masjid itulah yang membuat masjid kita menjadi tidak murni lagi. Kita melihat indikasinya sudah sangat matang. Mengkonsolidir 17.000 masjid di Jawa Timur untuk tanggal 17 April 2019 mendatang,” kata Najih.
Pemerhati Timur Tengah dan alumni Suriah itu mengungkapkan, terdapat pola yang sama antara gerakan radikalisme di Suriah dan Indonesia. “Saya menemukan banyak pola yang sama antar radikalisme di indonesia denga Suriah di yaitu, menjadikan masjid sebahai basis gerakan radikalisme dan gerakan politik,” kata Najih.
Najih memberikan alasan sebab konflik di Iraq tak kunjung reda. “Kita lihat di Irak isu yang dibangun adalah isu sunni syiah. Di suriah juga demikian, di suriah itu sudah banyak masjid yang menjadi korban ledakan. Qatar juga, kalau kita kenal Jumat dengan Jumat mubarok, tetapi di Qatar menjadikan hari Jumat sebagai Jumatul Ghadab (Revolusi Jumat),” ujarnya.
