Diprediksi Gagal Lolos ke DPR, Ini Kata PSI

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk dalam daftar partai politik yang diprediksi tidak lolos ke DPR. Prediksi tersebut mengacu pada hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK) yang menilai PSI tidak akan emenuhi syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

PSI pun mengaku tak ambil pusing terhadap hasil survei tersebut. “Jadi hasil ini, saya nggak tahu metodologi seperti apa. Kami tetap optimis kok, kerasa kok. Ada pergerakan di bawah, dukungan terus mengalir. Kita masih punya 40 hari ini kita bisa tembus ke Senayan,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Jakarta, Minggu 3 Maret 2019.

Bahkan ia mengaku lebih percaya terhadap survei interal partainya. Angka 4 persen diyakini akan dapat diraih di Pileg 2019 ini. “Kami punya survei internal dan juga lembaga lain yang rilis,ada 1,5 persen dan ada yang sudah 4,1,” kata Raja Juli.

Sebelumnya hasil survei Roda Tiga Konsultan (RTK) menunjukkan hanya 5 parpol yang diprediksi lolos ke DPR karena memenuhi syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen.”Jika pemilu dilaksanakan sekarang, parpol yang sudah jelas lolos threshold (4 persen) yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, dan Demokrat,” ujar Direktur Eksekutif RTK M Kahfi Siregar.

Sementara partai yang berada di ambang batas, antara lolos-tidak lolos ke DPR, berdasarkan survei RTK adalah PPP, PKS, NasDem, dan PAN.

“Partai yang tidak lolos threshold yaitu Hanura, PBB, PKPI, dan juga partai pendatang baru, yaitu Garuda, Berkarya, Perindo, dan PSI,” kata dia.

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini