Waspada! Alat Sadap Cina Retas Data Kementerian Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Beredar kabar hacker asal Cina meretas data sejumlah kementerian di Indonesia. Diduga aktor serangan tersebut adalah Naikon Advance Persistent Threats (APT) yang erat kaitannya dengan militer Cina.

Menurut informasi dari sebuah perusahaan keamanan siber di Israel yang bernama Check Point, Naikon secara senyap beroperasi dan menyebarkan ancaman ke negara di Asia Pasifik, lewat senjata sadap jarak jauh yang bernama ‘Aria-body’.

Melansir The New York Times, Kamis 14 Mei 2020, alat ini tidak hanya menyasar kantor Perdana Menteri Australia Barat Mark McGowan, tetap juga ke sejumlah target lain. Naikon juga menggunakannya untuk meretas lembaga pemerintah dan perusahaan teknologi milik negara di Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Brunei.

Yang berbahaya dari serangan ini adalah alat ini dapat menembus komputer mana pun dengan mudah. Perangkat ini juga bisa menyalin, menghapus atau membuat file dan melakukan pencarian ekstensif data perangkat.

Canggihnya lagi, alat tersebut memiliki cara baru untuk menutupi jejaknya agar tak terdeteksi.

‘Aria-body’ juga dapat digunakan untuk membuka file yang dilampirkan di email, lalu dengan cepat membuat komputer mematuhi instruksi peretas. Termasuk menyiapkan jalur komunikasi rahasia yaang sulit terdeteksi.

Alhasil, data pada komputer yang ditargetkan akan mengalir ke server yang digunakan oleh penyerang atau dikenal dengan server command and control (C2).

Peretas pun bisa melihat apa yang ditulis oleh anggota staf di kantor kementerian ataupun lembaga negara secara real time.

Pakar Geostrategi Ian Montratama mengatakan, kabar ini perlu diwaspadai oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Walaupun berita ini bisa saja merupakan framing dari pihak rival Cina, BIN dan BSSN perlu senantiasa waspada. Namun karena sifat serangan siber adalah anonim, maka yang diantisipasi adalah serangan siber dari segala penjuru,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Kamis 14 Mei 2020.

Untuk itu, Ian menyarankan agar pemerintah perlu melakukan antisipasi sejak dini. Ini menjadi tugas utama BSSN, namun tiap kementerian dan lembaga (K/L) perlu ikut terlibat.

“Perlu akuisisi teknologi intrusion dectection dan perkuatan firewall. tiap K/L, BUMN, telco provider dan korporasi yang bersinggungan dengan internet untuk sistem informasi vital perlu menjaga jaringannya masing-masing,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemenkumham Terima Penganugerahan untuk Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Mata Indonesia, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima Penganugerahan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini