MATA INDONESIA, JAKARTA – Jajaran komisaris dan direksi PT Waskita Karya (Persero) dirombak oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Jumat, 5 Juni 2020 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Perombakan ini mengangkat Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Utama, Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan dan Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem.
Kemudian, Ferry Hendriyanto menjadi Direktur Pengembangan Bisnis Quality, Safety, Health, dan Environment. Lalu, Didiet Oemar Prihadi sebagai Direktur Operasi 1, Bambang Rianto sebagai Direktur Operasi 2, dan Gunadi sebagai Direktur Operasi 3.
Sementara pada jajaran komisaris, RUPST sepakat menunjuka Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen. Kemudian, Danis H. Sumadilaga, M Fadjroel Rachman, dan Robert Leonard Marbun sebagai Komisaris.
Sementara Komisaris Independen dijabat oleh Bambang Setyo Wahyudi, Muradi, dan Viktor S. Sirait.
Pada RUPST ini, Waskita Karya melakukan pembagian dividen senilai Rp 46 miliar atayu setara Rp 3,4557 per lembar saham untuk tahun buku 2019.
Waskita Karya mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 31,39 triliun dan laba bersih yang dicapai sebesar Rp 1,03 triliun. Total aset tercatat sebesar Rp 122,59 triliun, dan nilai kontrak baru sebesar Rp26,08 triliun.
Pada tahun 2019, dipaparkan, Waskita Karya menerima pembayaran atas proyek turnkey sebesar Rp 26 triliun. Pembayaran proyek itu diterima atas pembayaran Proyek Jalan Tol Cinere-Serpong sebesar Rp 1,21 triliun, proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang sebesar Rp 3 triliun, proyek Tol TBPPKA (Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung) sebesar Rp 10,3 triliun, proyek Tol Batang-Semarang sebesar Rp 2 triliun.
Kemudian, proyek Ruas Tol TBPPKA (Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung) (porsi VGF Tol Jakarta-Cikampek) sebesar Rp 1,24 triliun, proyek transmisi paket 1-2 Sumatera sebesar Rp 4 triliun dan penerimaan proyek lainnya sebesar Rp3 ,9 triliun.
Kemudian untuk proyek konvensional sebesar Rp 16 triliun serta pengembalian dana talangan tanah sebesar Rp 5,4 triliun.
