MINEWS, JAKARTA -Â Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut menanggapi masalah aset First Travel yang dirampas negara, dan tidak diberikan kepada para korban.
Ma’ruf bahkan mengeluarkan instruksi, agar aset-aset tersebut diserahkan kepada para jemaah korban First Travel yang memiliki hak dalam kasus ini.
“Saya kira itu karena kan itu dananya jemaah yang dipakai oleh first travel ya. Dan karena itu ketika asetnya disita ya harus dikembalikan ke jemaah,” kata Ma’ruf di Jakarta, Rabu 20 November 2019.
Ia juga meminta pihak pengelola aset korban agar memberikan hak yang adil. Menurutnya, tidak semua aset first travel sepenuh milik para korban. Sebab pihak pengelola aset dari kasus tersebut harus seseuai pembagiannya.
“Yang penting prinsipnya adil,” ujar Kiai Ma’ruf.
Seperti diketahui, Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 lewat situs Mahkamah Agung (MA) mengungkap pertimbangan mengapa akhirnya aset disita untuk negara dan bukan dikembalikan ke jemaah.
Pertama, Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jemaah PT First Anugerah Karya Wisata.
Pengembalian itu melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut.
Kedua, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana penipuan juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.