Wamenag Zainut: Kita Semua Harus Tolak Paham Radikalisme!

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid yakin bahwa semua masyarakat sebenarnya sepakat menolak radikalisme, apapun bentuknya. Meskipun, ia tak menampik adanya kritik dan argumentasi dari beberapa pihak, karena itu lumrah dalam demokrasi.

“Apakah dia berselimut agama, apakah dalam bentuk-bentuk yang lain, kita semua harus bersama-sama untuk menolak paham radikal,” kata Zainut di Jakarta, Minggu 3 November 2019.

Zainut juga mengaku tak ada masalah, bahkan mendukung perubahan diksi radikalisme disebut dengan istilah baru, yakni manipulator agama yang dilontarkan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.

Ia percaya, apapun sebutan yang dipakai oleh Jokowi untuk menggambarkan radikalisme, itu sudah merupakan semangat baru menolak gerakan yang dapat merongrong bangsa Indonesia dan merusak persatuan.

“Semangat bapak presiden memahami agama itu dalam konteks yang benar, karena benar agama itu hadir untuk memberikan kedamaian,” ujar Zainut.

“Agama hadir untuk memberikan kasih sayang, agama hadir untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah kita,” kata dia menambahkan.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini