Viral, Pimpinan Ponpes Hanya Diam Menunduk Dimaki Orang Tua Santri yang Anaknya Dikeluarkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebuah video menggambarkan orang tua santri mengamuk di hadapan pimpinan pondok pesantren yang hanya diam bersimpuh, mendadak viral. Masalahnya, si orang tua temperamental itu tidak terima anaknya dikeluarkan dari pesantren yang disebut Al_Mujtahadah Pekanbaru, Riau.

Lelaki yang mengamuk itu mengenakan celana jins dan baju biru muda selaras dengan warna celananya.

Dia tampak bersuara keras dan membentak-bentak pimpinan pondok pesantren yang terus saja duduk menunduk tanpa perlawanan sedikit pun, termasuk membalas dengan ucapan.

Admin IG @undercover.id yang mengunggah video berdurasi sekitar 6 menit tersebut mengungkapkan pemimpin pondok pesantren ternyata Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Prof.DR.H.Akhmad Mujahidin.

Sementara lelaki emosian tersebut tidak disebutkan namanya, namun diduga pejabat pemerintah setempat.

Sebab, di halaman parkir pondok itu terdapat mobil berplat merah. Mobil itu jelas bukan mobil operasional kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Dari bentuknya termasuk SUV berharga lumayan mahal.

Sekilas mobil itu seperti Nissan X-Trail berwarna hitam. Setidaknya hanya pegawai eselon I atau II yang mendapat jatah mobil dinas sekelas itu.

Sementara anaknya dikeluarkan dari pesantren karena dinilai sudah tidak bisa dididik lagi.

“Santri yang kita keluarkan karena sudah sering melanggar aturan. Aturan yang dilanggar di sini adalah merokok, kabur lompat pagar kemudian main di warnet,” kata salah seorang pembina pesantren, Riko.

Pelanggaran seperti itu sudah berulang kali dilakukan sehingga pesantren memutuskan memberi teguran. Namun santri tersebut tak mau berubah, akhirnya diambil jalan tegas dikeluarkan.

View this post on Instagram

Tak terima anaknya dikeluarkan dari pondok pesantren karena melanggar aturan, seorang bapak mengamuk dan memaki maki pengasuh pesantren Al_Mujtahadah Pekanbaru Prof.DR.H.Akhmad Mujahidin yang juga rektor UIN Suska Pekanbaru. Ada mobil plat merah ? _ Pihak ponpes di bawah asuhan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Akhmad Mujahidin, mengaku memiliki dasar untuk mengeluarkan santri tersebut. _ Hal itu diungkapkan Pembina Santri Ponpes Al Mujtahadah Pekanbaru, Ustaz Riko Riusdi kepada Kompas.com, Rabu (4/3/2020). _ "Santri yang kita keluarkan karena sudah sering melanggar aturan. Aturan yang dilanggar di sini adalah merokok, kabur lompat pagar kemudian main warnet," kata Riko. _ Dia menyebutkan, pelanggaran seperti itu sudah berulang kali dilakukan oleh santri tersebut. Pihak pesantren juga sering memberikan teguran, namun santri tersebut juga tak mau berubah. _ Ponpes Al Mujtahadah, tegas Riko, dari awal sudah memiliki peraturan dan wewenang tersendiri bagi para santri. Jika dilanggar, maka yang bersangkutan harus diberikan sanksi. _ "Dari awal kita juga sudah ada perjanjian atau MoU dengan para wali murid, jika melanggar aturan di Ponpes Al Mujtahadah, maka siap menerima apa pun konsekuensinya, serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak-pihak berwenang dan itu sudah ditandatangani kedua belah pihak," jelas Riko. _ Lebih lanjut, Riko menjelaskan, santri Madrasah Aliyah (MA) yang dikeluarkan dari pesantren pada bulan Februari 2019 berjumlah enam orang. Mereka terpaksa diberhentikan karena sudah tidak bisa dibina. Perihal pemberhentian santri sudah disampaikan kepada sejumlah wali murid. _ Menurut Riko, mereka sudah menerima dengan lapang hati. Namun, belakang ada wali murid yang tidak terima anaknya dikeluarkan. _ Sehingga datang mengamuk ke Ponpes Al Mujtahadah Pekanbaru yang berada di Jalan Handayani, Gang Ros, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. _ Artikel : Kompas.com Video : Bayo_edy _ Click > @undercover.id, untuk update informasi terbaru lainnya.

A post shared by UNDERCOVER.ID (@undercover.id) on

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini