MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebuah video menggambarkan orang tua santri mengamuk di hadapan pimpinan pondok pesantren yang hanya diam bersimpuh, mendadak viral. Masalahnya, si orang tua temperamental itu tidak terima anaknya dikeluarkan dari pesantren yang disebut Al_Mujtahadah Pekanbaru, Riau.
Lelaki yang mengamuk itu mengenakan celana jins dan baju biru muda selaras dengan warna celananya.
Dia tampak bersuara keras dan membentak-bentak pimpinan pondok pesantren yang terus saja duduk menunduk tanpa perlawanan sedikit pun, termasuk membalas dengan ucapan.
Admin IG @undercover.id yang mengunggah video berdurasi sekitar 6 menit tersebut mengungkapkan pemimpin pondok pesantren ternyata Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Prof.DR.H.Akhmad Mujahidin.
Sementara lelaki emosian tersebut tidak disebutkan namanya, namun diduga pejabat pemerintah setempat.
Sebab, di halaman parkir pondok itu terdapat mobil berplat merah. Mobil itu jelas bukan mobil operasional kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Dari bentuknya termasuk SUV berharga lumayan mahal.
Sekilas mobil itu seperti Nissan X-Trail berwarna hitam. Setidaknya hanya pegawai eselon I atau II yang mendapat jatah mobil dinas sekelas itu.
Sementara anaknya dikeluarkan dari pesantren karena dinilai sudah tidak bisa dididik lagi.
“Santri yang kita keluarkan karena sudah sering melanggar aturan. Aturan yang dilanggar di sini adalah merokok, kabur lompat pagar kemudian main di warnet,” kata salah seorang pembina pesantren, Riko.
Pelanggaran seperti itu sudah berulang kali dilakukan sehingga pesantren memutuskan memberi teguran. Namun santri tersebut tak mau berubah, akhirnya diambil jalan tegas dikeluarkan.
Oleh: Didin Waluyo)*
Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.
Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.
Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...