MATA INDONESIA, JAKARTA-Program vaksinasi nasional menjadi salah satu game changer yang paling penting untuk pemulihan ekonomi di masa depan. Fokus pemerintah saat ini adalah pengamanan pasokan dan peningkatan target vaksinasi.
“Percepatan program vaksinasi terus dibuka seluas-luasnya dengan persyaratan administrasi yang semakin disederhanakan,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu secara daring.
Percepatan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi Indonesia perlu didukung oleh sektor swasta dan pemangku kepentingan. Sektor swasta memiliki peran sangat penting dalam mensukseskan dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah.
“Perusahaan big data khususnya juga diharapkan dapat membantu dan berkolaborasi dengan pemerintah yang semakin digital dengan berbagai inisiatif untuk mendorong terciptanya kebijakan berbasis data,” ujarnya.
Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berpotensi menghadapi berbagai tantangan di lapangan, antara lain dari segi birokrasi, risiko kecurangan, dan terjadinya korupsi. Maka dari itu, perlu penguatan tata kelola sebagai inti dari pemulihan ekonomi.
Salah satu cara untuk meningkatkan tata kelola program PEN secara keseluruhan adalah dengan mendukung Civil Society Organizations (CSOs) dan lembaga think tank untuk membantu melihat dampak atau hasil pada tingkat yang lebih makro.
“CSOs dan think tank juga diharapkan lebih berperan aktif, termasuk berkolaborasi dengan mitra pembangunan untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi,” katanya.
Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan mewaspadai risiko Covid-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian tinggi. APBN akan terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
