UU Cipta Kerja Permudah Pengusaha Membuat Izin Usaha

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan bertujuan memutus mata rantai birokrasi dalam pembuatan izin usaha. Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

“UU Cipta Kerja dibuat, tujuannya adalah untuk memangkas mata rantai birokrasi dalam membuat perizinan usaha,” katanya.

Hal ini disampaikannya saat memberikan Kuliah Umum di depan 200 mahasiswa Universitas Citra Bangsa (UCB) dengan tema “Tantangan dan Peluang Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Dunia Usaha dan Dunia Industri di Era Revolusi 4.0”.

Bahlil menjelaskan

Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja itu justru memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa membuka usaha tanpa harus melewati proses yang panjang dan melelahkan.

“Dulu waktu mau buat izin usaha, jangankan ketemu kepala dinas, ketemu kepala bagian saja susah sekali diputar-putar baru dapat tanda tangan kepala dinas,” katanya.

Setelah melewati kepala dinas ujar dia, yang membuat izin usaha beralasan bahwa yang membawa cap surat tidak ada di tempat sehingga harus menunggu lagi, begitu pula yang akan memberikan nomor surat.

“Tetapi sekarang dengan UU Cipta Kerja semua orang berhak untuk menjadi pengusaha dengan mendaftar menjadi pengusaha hanya melalui sistem OSS,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh mahasiswa di UCB Kupang untuk berani menjadi pengusaha, karena jika kuliah hanya untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau menjadi TNI, Polri jumlah penerimaannya tidak banyak.

Untuk masuk PNS lanjut dia kuotanya hanya 800 ribu an saja, sementara setiap tahun seluruh universitas mencegah lulusan-lulusan andal dari kampusnya.

Ia menjelaskan dari data yang diperoleh terdapat 16 juta pengangguran, tujuh juta eksistensi pengangguran, dua juta angkatan kerja pertama dan enam juta PHK karena pandemi.

“Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah menjadi pengusaha agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar bisa merekrut banyak lulusan-lulusan terbaik,” katanya.

Saat ini kata dia pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam hal izin usaha dalam UU Cipta kerja yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukung Skenario Antisipatif Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Rupiah

Oleh: Cahya Rumisastro)*Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di tengah tekanan global yang belummereda dan dinamika ekonomi internasional yang cenderung fluktuatif. Dalamsituasi ini, dukungan pemerintah terhadap langkah antisipatif yang disiapkan olehBank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk memastikan stabilitas moneter tetapterjaga.Untuk diketahui nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi beberapa hari terakhir. Nilai tukar Rupiah pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan penguatan 0,64 persen keposisi 16.995 per USD, setelah sebelumnya ditutup di atas Rp17 ribu per USD pada7 April akibat tertekan penguatan indeks dolar global. Namun rupiah kembalimengalami pelemahan pada Kamis, 9 April 2026, sebesar 0,11 % ke posisi 17.030 per USD. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih beradadalam cakupan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran dan BelanjaNegara (APBN), mengingat Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagaiinstrumen simulasi Bersama BI guna mengantisipasi gejolak pasar. Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya bergantung pada asumsi nilai tukardalam penyusunan anggaran. Sebaliknya beberapa parameter simulasi disiapkansebagai langkah antisipasif terhadap dinamika global. Purbaya menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuan BI dalam menjagastabilitas nilai tukar rupiah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini