MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Utusan Myanmar untuk PBB, mendesak organisasi dunia tersebut untuk menggunakan segala cara demi menghentikan kudeta militer yang memunculkan berbagai demonstrasi di setiap sudut kota dalam beberapa pekan terakhir.
Myanmar yang merupakan anggota ASEAN itu berada dalam krisis sejak junta militer merebut kekuasaan pada awal Februari. Junta militer juga turut menahan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pemimpin senior dari partai yang berkuasa.
Junta militer menuduh ada kecurangan dalam pemilihan pada November tahun lalu di mana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak, yakni 83 persen. Namun, tuduhan ini telah ditepis oleh komisi pemilihan Myanmar.
Duta Besar Myanmar, Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa dia berbicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan mengimbau PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar demi memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat.
“Kami membutuhkan tindakan lebih lanjut sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk berhenti menindas orang-orang yang tidak bersalah … dan untuk memulihkan demokrasi,” kata Kyaw Moe Tun kepada 193 anggota Majelis Umum PBB, melansir Reuters, Sabtu, 27 Februari 2021.
Kyaw Moe Tun tampak emosional saat membacakan pernyataan tersebut. Ia bahkan menyampaikan kata-kata terakhirnya dalam bahasa Burma dan turut mengangkat hormat tiga jari seperti yang terlihat dari para pengunjuk rasa pro-demokrasi.
Para penentang kudeta memuji Kyaw Moe Tun sebagai pahlawan dan membanjiri media sosial dengan pesan terima kasih.
“Rakyat akan menang dan junta yang terobsesi dengan kesuksesan akan jatuh,” tulis salah satu pemimpin protes, Ei Thinzar Maung di laman Facebook.
Sementara utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener mendorong PBB untuk secara tegas mendorong demokrasi di Myanmar dan mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa tidak ada negara yang harus mengakui legitimasi junta militer.
