Utang Pemerintah Meningkat, Tak Perlu Panik Masih dalam Batas Aman

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Utang pemerintah saat ini memang tengah menjadi sorotan. Namun, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta publik tidak perlu panik berlebihan merespons utang pemerintah tersebut.

Diketahui, Per Mei 2021, utang pemerintah Indonesia meningkat 22 persen menjadi Rp6.418,15 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp5.258,7 persen triliun.

Sementara, rasio utang pemerintah per Mei 2021 mencapai 40,49 persen, melonjak dibandingkan posisi Mei 2020 lalu 32,09 persen.

Menurutnya, jumlah utang tersebut masih dalam posisi aman dari batas atas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 yaitu sebesar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Saya kira pemerintah di mana pun tidak mau terbelit utang dan mewariskan utang kepada generasi berikutnya hingga menjadi beban yang tidak tertanggungkan,” ujar Said.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, rasio defisit dan utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, namun trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah.

BPK menyebutkan indikator kerentanan utang pada 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) antara lain rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen.

Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen juga melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen.

Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92- 167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen. Selain itu, indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27 persen melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411-Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.

Said menilai pernyataan BPK soal utang tersebut baik, tetapi kurang bijak dalam ikut serta mendorong situasi kondusif dan kerja sama antarlembaga di saat bangsa dan negara menghadap krisis kesehatan dan kontraksi ekonomi.

Ia menambahkan bila ada pertimbangan lain di luar UU, maka bukanlah yang utama dan bukan menjadi acuan BPK menyatakan pendapat untuk dijadikan landasan dalam menilai kinerja subyek pemeriksaan.

“Lebih bijak bila BPK menjadikannya sebagai rekomendasi tambahan yang sifatnya saran kepada pemerintah. Sebab yang utama dari rekomendasi BPK yang bersifat mengikat adalah ketentuan perundang-undangan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini