MATA INDONESIA, BRUSSEL – Uni Eropa tengah mempertimbangkan sanksi terhadap Myanmar. Sementara Amerika Serikat telah lebih dulu mengambil langkah dengan menghukum dua jenderal yang ada kaitannya dengan kudeta militer.
Kembali kepada Uni Eropa, keputusan negara-negara Barat untuk menjatuhkan sanksi tak lain demi menekan junta militer untuk tak lagi melakukan tindakan keras kepada para demonstran.
Berbagai demonstrasi di seluruh penjuru negeri dilakukan warga Myanmar dari seluruh lapisan masyarakat sejak junta militer melakukan kudeta pada 1 Februari dan menangkap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi serta para pemimpin senior partai yang berkuasa.
Pelapor Khusus PBB, Tom Andrews mengatakan jutaan orang telah berbaris dalam jumlah yang menakubkan, meskipun ada ancaman dari junta militer. Sebagaimana diketahui, beberapa demonstran dilaporkan meninggal dunia usai mendapat tembakan dari aparat keamanan.
“Para jenderal kehilangan kekuatan mereka untuk mengintimidasi dan dengan itu, kekuatan mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk mundur, karena rakyat Myanmar berdiri,” tulis Pelapor Khusus PBB, Tom Andrews di akun Twitter, melansir Reuters, Selasa, 23 Februari 2021.
Uni Eropa menunjukkan dukungan bagi mereka yang berusaha membalikkan kudeta pada 1 Februari dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Uni Eropa kabarnya tengah mempertimbangkan sanksi yang menargetkan bisnis yang dimiliki oleh tentara.
“Kami tidak siap untuk berdiri dan hanya menonton,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Mass di Brussel menambahkan bahwa sanksi dapat diberrlakukan apabila jalur diplomasi menemui kegagalan.
Sejak kudeta, junta militer melakukan berbagai daya dan upaya pengekangan terhadap warga Myanmar, seperti mengerahkan tank, menurunkan aparat keamanan di setiap kota, dan sempat mematikan akses internet selama beberapa hari.