MATA INDONESIA, JAKARTA-Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syauqi Soeratno mengatakan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) memiliki potensi yang besar untuk menyelesaikan persoalan strategis bangsa ini, karena mampu mendorong kekuatan ekonomi negara.
“Kalau kita mengelola ini secara serius dengan model bisnis yang tepat, maka UMKM bisa menyelesaikan masalah strategis bangsa ini,” kata Syauqi, Sabtu 27 November 2021.
Mengutip data Kementerian Koperasi UKM, Syauqi menyebutkan, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.
Sedangkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1 persen. Sisanya 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.
Syauqi menjelaskan, dari sisi keuangan, 64 juta UMKM yang ada memerlukan keberpihakan. Sebab, populasi umat Muslim di Indonesia, yakni sekitar 80 persen dari jumlah penduduk, merupakan potensi pasar yang besar. Dengan adanya platform jual-beli online, siapapun tentu bisa mengakses potensi pasar tersebut.
Namun, menurutnya, umat Muslim saat ini belum memimpin pasar sehingga inilah yang harus dipikirkan untuk ditemukan solusinya. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penguasaan aset ekonomi untuk menghasilkan kemanfaatan itu membutuhkan kompetensi dan paradigma dengan terus mengikuti perkembangan zaman.
“Umat Muslim kita memang jumlahnya besar, tapi di dalam banyak perjalanan bisnis, jumlah itu belum tentu membawa kesuksesan besar. Jadi kuncinya ada pada pengelolaan,” katanya.
Syauqi juga mengingatkan, bila umat Islam di Indonesia maju, maka negeri ini atas izin Allah juga akan maju. Karena 80 persen populasi terbesar di negara ini adalah Muslim. Untuk itu, semua pihak perlu segera mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi untuk mendorong ekonomi kerakyatan berdaya saing tinggi.
