UMKM Alami Kenaikan Omzet pada Awal Kuartal II 2021

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Mandiri Institute, kondisi bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami perbaikan yang signifikan hingga awal kuartal II tahun 2021.

Hal ini menyusul mulai beroperasinya UMKM yang sempat terhenti pada tahun 2020. Menurut survei ketiga Mandiri Institute, sebanyak 22 persen UMKM yang sempat berhenti lantaran pandemi kini kembali beroperasi.

Survei yang dilakukan pada Maret hingga April 2021 terhadap 505 UMKM di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan beberapa provinsi di Indonesia bagian timur itu juga menunjukkan bahwa sebanyak 85 persen partisipan UMKM menjawab bahwa kondisi usaha sudah kembali berjalan normal pada awal Kuartal II tahun 2021.

“Padahal, jika melihat situasi pada September 2020, hanya 28 persen UMKM yang menjawab bahwa kondisi usaha sudah normal,” kata Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Juni 2021.

Dia melanjutkan, kinerja penjualan UMKM pada awal kuartal II tahun 2021 juga sudah membaik. Selain itu hasil survei menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mengalami kenaikan omzet dan dapat mempertahankan omzet penjualannya semakin banyak.

“Terkait dengan penetrasi digital, kami mencatat mayoritas UMKM sudah memiliki saluran pemasaran digital untuk menjual produknya. Media sosial masih menjadi platform pilihan utama pelaku usaha dalam melakukan pemasaran dan penjualan dengan rasio 40 persen. Hal ini diikuti oleh penggunaan layanan instant messaging 38 persen, platform e-commerce 13 persen, dan platform ride hailing 5 persen,” tuturnya.

Yudo juga berharap program bantuan pemerintah untuk UMKM dapat dilanjutkan. Saat ini setengah pelaku UMKM mengandalkan pembiayaan dari sektor perbankan, melalui institusi finansial non-bank, sementara yang memiliki pinjaman melalui fintech tercatat hanya 6 persen.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan agar program bantuan pemerintah untuk UMKM perlu dilanjutkan. Lalu efektifitas sasaran target usaha serta komunikasi kebijakan ini perlu ditingkatkan, mengingat survei ini mencatat bahwa sebesar 82 persen dari responden mengetahui adanya program bantuan UMKM, namun hanya 41 persen usaha yang mendaftar program tersebut,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pencegahan TPPO di Jogja Diperkuat, Gugus Tugas Dibentuk Kurangi Kasus

Mata Indonesia, Yogyakarta - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Korban TPPO seringkali berasal dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia akibat berbagai faktor risiko.
- Advertisement -

Baca berita yang ini