Umat Manusia Bisa Hidup Puluhan Tahun Bersama Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketidakpastian soal vaksin Covid-19 telah memunculkan banyak spekulasi. Terutama dari para ahli di Inggris, yang menyebut kemungkinan manusia akan hidup berdampingan dengan virus tersebut selama berpuluh-puluh tahun ke depan.

Bahkan, para ahli ragu, vaksin akan benar-benar dapat menghilangkan pandemi ini selamanya dari muka bumi, setelah menjangkit jutaan orang di berbagai negara.

Menurut Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock, sekenario terbaik saat ini untuk memerangi Covid-19 adalah munculnya vaksin yang paling ampuh di akhir tahun.

Pernyataan itu muncul setelah uji coba vaksin yang menunjukkan hasil yang menggembirakan pada awal pekan dari University of Oxford. Bahkan, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengatakan bahwa ia berharap kondisi sepenuhnya akan kembali normal sebelum akhir tahun ini.

Pendapat ini berbeda dengan pernyataan Direktur Wellcome Trust Prof Jeremy Farrar kepada Komite Kesehatan Parlemen Inggris. Ia yakin, optimisme hidup normal yang ditargetkan akhir 2020 ini sangat berlebihan.

Prof Jeremy lebih mengedepankan pandangan yang realistis, bahwa pandemi ini tak akan berakhir secepat bayangan para petinggi negara, meski vaksin akan muncul suatu hari nanti.

“Infeksi ini tidak akan hilang, ini adalah endemik. Dunia akan hidup dengan Covid-19 hingga bertahun-tahun mendatang,” kata Prof Jeremy Farrar.

“Bahkan, sebenarnya, jika ada vaksin atau perawatan yang sangat baik, umat manusia akan tetap hidup dengan virus ini selama beberapa dekade,” ujar Farrar, seperti dikutip dari BBC, Jumat 24 Juli 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Deregulasi dan Kemudahan Berusaha untuk Mendorong Investasi

Oleh : Antonius UtomoMenghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompetitif, langkah pemerintah mempercepat deregulasi dan kemudahan berusaha menjadi sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan. Gelombang kebijakan baruyang meluncur beberapa bulan terakhir menandai babak baru dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonominasional. Kendati demikian, efektivitas dari pemangkasan birokrasi ini akan sangat bergantung pada konsistensipengawasan di tingkat daerah, tempat di mana komitmen investasi tersebut benar-benar diuji di lapangan.Langkah deregulasi dinilai menjadi strategi krusial karena hambatan investasi di Indonesia tidak pernah tunggal. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar insentif fiskal yang ditawarkan, tetapi juga menyangkutkompleksitas regulasi dan proses birokrasi yang panjang serta tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah kinidituntut untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh, sekaligus mendukung percepatan realisasi investasi di berbagai sektor strategis secara nyata.Aksi nyata dari komitmen ini salah satunya ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan melalui penerbitan aturankembar, yaitu Permendag Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi anyar di bidang ekspor ini sengajadiluncurkan untuk mempercepat deregulasi dan memberikan karpet merah bagi kemudahan berusaha, khususnyapada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara, serta minyak dan gas bumi.Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa penerbitan kedua Permendag tersebut merupakan bagiandari upaya masif pemerintah dalam menyederhanakan proses ekspor. Melalui aturan ini, pemerintah melakukanrelaksasi terhadap sejumlah ketentuan lama dengan mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas), menghapus beberapa kewajiban administratif yang berbelit, serta memangkas hambatan perizinan yang selama inidikeluhkan memperlambat perputaran roda usaha. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi industriekspor sekaligus meningkatkan taji pelaku usaha Indonesia di tengah sengitnya dinamika perdagangan global.Namun, menyederhanakan regulasi di tingkat kementerian saja tentu tidak cukup. Menyadari ego sektoral yang sering kali menjadi batu sandungan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan membentukSatuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi. Pembentukan satgas ini dinilai sangat mendesak untuk menyisir dan memangkas berbagai regulasi serta perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis dan membingungkaninvestor.Keberadaan satgas deregulasi ini diyakini dapat menjadi jembatan yang memperbaiki arus investasi nasional, dengan catatan, mereka mampu bertindak tegas menghapus aturan yang tidak efektif dan mempercepat jalurkoordinasi horizontal antar-kementerian maupun koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah. Dengan birokrasiyang lebih ramping, investor akan memperoleh kepastian hukum dan kepastian waktu yang jauh lebih baik. Imbaspositifnya, minat untuk menanamkan modal di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini