UIN: Nusantara Gak Pernah Jadi Bagian Turki Utsmani, Cuma Urusan Diplomatik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Secara historis kerajaan yang ada di Nusantara tidak pernah menjadi negara vassal atau bagian dari Turki Utsmani atau Ottoman. Jika ada peninggalan dari negeri itu hanya sebatas menggambarkan hubungan diplomatik bukan kekuasaan.

Hal itu diungkapkan Filolog dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Oman Fathurahman dalam sebuah diskusi online, Selasa 25 Agustus 2020.

Menurutnya tidak ada satu manuskrip pun yang menjelaskan bahwa satu kesultanan di Nusantara menjadi bagian Kekhalifahan Turki Utsmani.

Bahkan Aceh yang pernah mengajukan sebagai negara vassal kepada Turki ditolak mentah-mentah dengan alasan jaraknya yang terlalu jauh dari Kekhalifahan Utsmani.

Aceh mengajukan diri menjadi negara vassal atau bawahan Turki Utsmani mengingatkan kekuatan militer negara tersebut saat itu sangat diperhitungkan dunia.

Ketika melawan Penjajahan Belanda, Turki memang membantu Aceh. Namun bantuan militer itu bukan berdasarkan hubungan kekuasaan melainkan semangat ukhuwah Islamiyah.

Oman juga menegaskan kekhalifahan umat Islam yang memiliki sifat kenabian hanya sampai Khulafaur Rasyidin pimpinan Umar bin Khattab sehingga Turki Utsmani adalah khilafah dengan versinya sendiri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini