Ubah Kebijakan Lama, Finlandia Kirim Amunisi ke Ukraina

Baca Juga

MATA INDONESIA, HELSKINKI – Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin berjanji akan mengirim senjata dan amunisi ke Ukraina.

Keputusan itu berarti perubahan kebijakan untuk Finlandia yang telah mempertahankan citra negara non-blok sejak Uni Soviet menyerahkan pangkalan angkatan laut yang disewanya di Finlandia selatan setelah Perang Dunia II tahun 1956.

Menteri Pertahanan Finlandia, Antti Kaikkone mengatakan bahwa pengiriman tersebut akan mencakup 2.500 senapan serbu, 150.000 peluru, 1.500 senjata anti-tank, dan 70.000 paket makanan.

“Senjata anti-tank dapat digunakan untuk melawan kendaraan lapis baja,” kata Menteri Pertahanan Finlandia, Antti Kaikkonen  pada konferensi pers setelah pertemuan pemerintah, melansir US News, Selasa, 1 Maret 2022.

Kaikkonen mengisyaratkan pemerintah membatalkan kebijakan lama Finlandia untuk tidak memasok senjata ke zona perang pada Minggu (27/2).  Ia mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengirim bahan ke Ukraina yang dapat digunakan untuk membunuh.

Finlandia juga memutuskan akan memasok Ukraina helm, rompi antipeluru, dan peralatan pertolongan pertama, serta memberikan izin kepada Estonia untuk menyumbangkan senjata lapangan Ukraina yang sebelumnya dimiliki oleh Finlandia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Langkah Besar Negara: UU PPRT Lindungi Pekerja Rentan

Oleh: Dwi Saputri*)Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi tonggak strategis dalam memperkuat arsitektur ketenagakerjaan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Regulasi ini mencerminkan kemajuan signifikan dalammemastikan bahwa seluruh bentuk pekerjaan, termasuk sektor domestik, mendapatkanpengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara. Negara menegaskankomitmennya untuk menghadirkan sistem kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia.Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT merupakan capaian penting dalam perjalanan bangsa menuju sistem ketenagakerjaanyang lebih berimbang. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadappekerja rumah tangga sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Momentum ini sekaligus memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial, serta menjadisimbol hadirnya negara dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.UU PPRT menghadirkan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja rumahtangga. Hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan kini menjadi bagiandari sistem yang terintegrasi, didukung dengan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Selain itu, pengaturan hubungan kerja yang lebih jelas menciptakan kepastian dan transparansi, sehingga mendorong terciptanya ekosistem kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskanbahwa UU PPRT...
- Advertisement -

Baca berita yang ini