MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meredam masyarakat yang menolak omnibus law.
Menurut Iwan, perintah itu seperti sedang memposisikan ormas dan rakyat sebagai musuh negara. Kondisi tersebut sambungnya, sama seperti era Orde Baru (Orba) yang otoriter.
Pernyataan tersebut segera dibantah oleh Pakar Geostrategi Ian Montratama. Ia mengatakan, tudingan Iwan tersebut merupakan hal yang tak elok.
Adalah hal yang wajar jika Presiden meminta bantuan BIN. Sebabnya, lembaga intelijen negara tersebut adalah alat negara yang tugas dan tanggung jawabnya sudah diatur dalam Perpres 90/2012.
Bahkan upaya yang dilakukan BIN semata-semata untuk memberikan pemahaman kepada publik soal sisi positif dari rancangan RUU Omnibus Law, bukan sebagai bentuk cerminan dari rezim Orba yang otoriter.
“Itu Adalah hak Presiden untuk memberi tugas kepada BIN untuk melakukan penggalangan termasuk dalam menyampaikan hal-hal yang dianggap positif tentang Omnibus Law,” ujarnya kepada Mata Indonesia News, Senin 24 Februari 2020.
Pernyataan Iwan pun dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan wewenang presiden dalam memberikan tugas kepada BIN.
“Menyampaikan perihal bahwa Presiden memberi perintah pada BIN terkait Omnibus Law adalah hal yang tidak elok. BIN dapat diberi tugas apa saja oleh Presiden sesuai hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan Iwan Smule ini bagai memancing di air keruh,” katanya.
Lebih lanjut Ian mengatakan, penugasan yang diberikan Jokowi kepada BIN sudah menjadi hal yang normatif. “(Maka tindakan Iwan) menjadi kurang pas kalau membuka pada publik hal-hal yang diperintahkan Presiden pada BIN. Bisa jadi hal itu melanggar prinsip kerahasiaan negara,” ujarnya.