Trump Tidak Berencana Menggelar KTT G7

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Seorang sumber diplomatik mengatakan bila Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang akan meninggalkan Gedung Putih, tidak berencana menggelar KTT negara-negara maju Kelompok G7.

Pada Juni lalu, Trump sudah membatalkan acara KTT G7 lantaran pandemi virus corona yang menyerang dunia. Akan tetapi, waktunya kian mendesak untuk tetap mengadakan KTT G7, mengingat jatuh tempo masa jabatannya akan terjadi pada 20 Januari 2021.

Tiga sumber diplomatik mengatakan tidak ada pergerakan dari pemerintahan Trump terkait tanggal atau agenda untuk melaksanakan KTT G7. Meskipun pertemuan online masih dimungkinkan, sejauh ini belum ada persiapan atau pernyataan bersama terkait hal ini –proses yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan, demikian dikatakan salah sumber.

Melansir Reuters, Kamis, 18 November 2020, Trump sempat mengatakan bahwa dia akan memperluas daftar undangan dengan memasukkan Australia, Rusia, Korea Selatan, dan India. Trump menilai G7 sebagai “kelompol yang ketinggalan zaman.”

Dorongan Trump memasukkan Moscow disambut dingin Jerman dan sekutu lainnya. Sebagai catatan, Rusia diusir dari G8 tahun 2014 –saat AS dipimpin oleh Presiden Barrack Obama, setelah mencaplok wilayah Krimea dari Ukraina.

Rusia sendiri hingga saat ini masih menguasai wilayah itu, dan negara-negara yang tergabung dalam G7 menolak seruan Trump menerima kembali Moscow.

Kelompok G7 sendiri berisikan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, Jerman, Italia, dan Uni Eropa. Kelompok ini mulai menggelar pertemuan pada 1975, tanpa Kanada yang sekarang sudah bergabung.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini